SUARA CIREBON – Warga Kota Cirebon yang menolak kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) melewati momen penting saat bertemu dengan para pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota.
Seharusnya, momen tersebut dimanfaatkan lebih optimal dengan membuat kontrak politik tertulis kepada para paslon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon terkait komitmen terhadap kenaikan PBB.
“Gagasan bertemu paslon sudah sangat bagus. Para paslon memang mesti dimintai komitmen yang riil secara langsung terhadap masalah warga Kota Cirebon, seperti soal kenaikan PBB,” tutur pengamat social politik Kota Cirebon, Suhu Jeremy Huang Wijaya, Jumat 20 September 2024.
Dengan bertemu langsung, maka warga menjadi tahu bagaimana komitmen dan janji politik para paslon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon terkait kenaikan PBB.
Kenaikan PBB, menurut Suhu Jeremy, merupakan isu yang kini tengah mendapat perhatian luas warga Kota Cirebon dan masalah yang riil dihadapi oleh mereka.
“Warga sangat mengeluhkan kenaikan PBB yang dinilai ugal-ugalan. Wajar kalua kenaikan PBB menjadi isu yang diangkat warga dengan memanfaatkan momentum Pilkada Serentak 2024 ini,” tutur Suhu Jeremy.
Karena itu, ketika warga Kota Cirebon, melalui Paguyuban Warga Pelangi Kota Cirebon mengundang para paslon walikota dan wakil walikota untuk berdialog, sesuatu yang harus dilakukan.
“Warga berhak menuntut janji dan komitmen politik. Isu kenaikan PBB ini riil yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai para paslon hanya mengumbar janji-janji imajinatif dan abstrak. Lebih baik yang riil dihadapi warga. Misalnya apa komitmen dan janji mereka terhadap kenaikan PBB yang sangat memberatkan warga Kota Cirebon,” tutur Suhu Jeremy.
Dituturkan, warga Kota Cirebon bisa menjadikan kenaikan PBB sebagai ‘senjata politik’ untuk menentukan siapa yang akan dipilih dan tidak akan dipilih.
“Pilih yang lebih riil. Melelang suara tidak masalah. Ini justru Pendidikan politik yang bagus dan riil. Daripada paslon mengumbar menjanjikan kesejahteraan, tapi tidak jelas apa saja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Isu kenaikan PBB ini riil,” tutur Suhu Jeremy.
Suhu Jeremy juga berharap, warga Kota Cirebon lainnya bisa Kembali mengudang para paslon untuk isu-isu riil lain. Misalnya soal perbaikan jalan, perbaikan drainase, soal pengelolaan sampah, penyediaan air bersih dan berbagai problem perkotaan lain yang riil.
“Jangan biarkan paslon hanya mengumbar kata-kata abstrak yang sangat mudah diingkari Ketika sudah jadi. Desak saja, apa yang akan dilakukan, misalnya untuk mengelola Sungai Sukalila yang dari walikota ke walikota begitu-begitu saja, relatif tidak terurus,” tutur Suhu Jeremy.
Terkait kenaikan PBB, Suhu Jeremy sempat menyayangkan warga Kota Cirebon yang tergabung dalam Paguyuban Warga Pelangi Kota Cirebon tidak membuat ikatan kontrak politik secara tertulis dengan para paslon walikota dan wakil walikota.
“Harusnya kemarin, ikat para paslon dengan kontrak politik tertulis. Buat pernyataan tetrulis yang ditandatangani oleh mereka, lengkap tanda tangan di atas materai kalua perlu,” tuturnya.
Dengan kontrak politik tertulis, suatu saat, jika paslon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon ingkar Ketika sudah terpilih, warga bisa mengajukan class action.
“Kontrak politik itu bisa menjadi ikatan etis dan normatif. Jika mereka ingkar, misalnya soal janji menurunkan kenaikan BB, warga bisa melakukan class action dan upaya hukum lain,” tutur Suhu Jeremy.
Meski kemarin tidak sempat membuat kontrak politik, menurut Suhu Jeremy belum terlambat. Paguyuban Warga Pelangi Kota Cirebon masih bisa dengan mendatangi para paslon satu per satu untuk meminta kontrak politik tertulis.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
