SUARA CIREBON – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon sedang melakukan kajian nilai bantuan untuk memaksimalkan rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu).
Subkor Penata Kelola Bangunan dan Permukiman Ahli Muda DPKPP, Subekti, mengatakan, anggaran untuk rutilahu baik yang bersumber dari APBD kabupaten, provinsi maupun pusat, nilainya sama yakni Rp20 juta per unit.
Menurut Subekti, anggaran senilai tersebut belum maksimal untuk perbaikan rutilahu. Sehingga, bagian yang direhab pun hanya mencari yang lebih urgen untuk diperbaiki.
“Anggaran Rp20 juta itu secara konstruksi bangunan belum maksimal untuk rehab alias kurang,” ujar Subekti, Rabu, 23 Oktober 2024.
Karena itu, pihaknya berencana memberikan tambahan anggaran untuk rehab rutilahu di Kabupaten Cirebon. Saat ini, pihaknya sedang melakukan kajian terkait nominal anggaran yang layak secara konstruksi.
“Apalagi harga barang-barang juga naik. Kita sekarang sedang dalam pengkajian, mudah-mudahan bisa terealisasi. Untuk hasil kajiannya, rencana di angka Rp50 juta maksimal Rp70 juta,” kata Subekti.
Tambahan anggaran hingga Rp70 juta tersebut, lanjut dia, untuk mengutamakan tiga unsur yakni ketahanan bangunan atau struktur, kecukupan ruang, dan sanitasi.
“Tiga unsur itu wajib dipenuhi dulu. Adapun sisi estetika seperti pengecatan, bentuk rumah dan lainnya lebih ke swadaya. Kriteria penerima bantuan masih sama,” paparnya.
Ia menambahkan, anggaran rutilahu dari APBD tahun 2024 dengan nilai Rp20 juta per unit, mengover 271 unit yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Cirebon. Anggaran tersebut berasal dari APBD murni dan APBD perubahan.
“Progresnya baru 70 persen. Kita targetkan selesai di akhir November,” ucapnya.
Untuk anggaran dari APBD provinsi, lebih difokuskan ke rutilahu di kawasan kumuh seperti di Desa Warugede, Waruroyom, Sindangjawa, dan Desa Tawangsari.
“Yang satu desa itu 20 unit, jadi total ada 120 unit. Progres pekerjaan sekarang, fisik sudah 90 persen, tinggal finishing,” terangnya.
Sementara anggaran yang bersumber dari APBN atau BSPS, jumlah total sebanyak 148 unit masih dalam proses pengerjaan. Saat ini, progresnya baru di 60 persen.
“Karena kalau BSPS itu droping dari sana, punya data sendiri by name by address-nya. Jadi, kami hanya memverval secara internal bahwa nama tersebut sesuai usulan awal,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
