SUARA CIREBON – Makin mendekati hari H pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada pada 27 November 2024,Kang Dedi Mulyadi (KDM) makin diserang berbagai hoaks.
Setelah isu SARA dinilai tidak mempan, kini berkembang hoaks terkait janji KDM jika menjadi Gubernur Jawa Barat.
Beredar isu hoaks, terutama di lingkungan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyebut jika KDM terpilih jadi Gubenur Jabar akan menurunkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) para pegawai Gedung Sate.
Isu menurunkan TPP ini berkembang luas. Hoaks ini sengaja disebar oknum tak bertanggung jawab untuk menurunkan elektabilitas KDM di lingkungan pegawai Pemprov Jabar.
Menyadari beredar luasnya isu tersebut, KDM yang merupakan Calon Gubernur Jabar dari pasangan calon (paslon) nomor 4, langsung memberikan penjelasan dan klarifikasi.
“Tidak benar. Itu hoaks.Tidak ada niatan sama sekali, atau rencana menurunkan TPP para pegawai Pemprov Jabar. Itu isu menyesatkan. Sengaja dilemparkan oleh pihak tak bertanggungjawab,” kata KDM, Selasa 19 November 2024.
KDM mengaku telah mendapatkan laporan soal isu berkembang di lingkungan Pemprov Jabar. Isu itu sengaja dibuat oleh oknum ASN di Pemprov Jabar yang punya kedekatan atau emosional ke pasangan calon gubernur lain.
“Saya udah mengetahui dari mana isu itu berasal. Saya berharap Pak Pj Gubenur Jabar dan Pak Sekda Jabar untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemprov Jabar,” ucapnya.
Dia berkomitmen tetap menjaga kesejahteraan pegawai dan masyarakat Jabar, termasuk para pegawai pemerintah di Pemprov Jabar.
Sama sekali tidak ada rencana untuk menurunkan TPP atau berbagai tunjangan lain jika dirinya terpilih menjadi gubenur.
Justru, kata KDM, ia akan meminta ASN berinovasi dan memicu diri untuk kemajuan Jabar. KDM melihat sumber daya di lingkungan Pemprov itu hebat-hebat, tinggal digerakkan untuk berinovasi.
Mereka yang berinovasi harus diberi penghargaan. Sebab ke depan Jabar butuh terobosan-terobosan agar maju dan jadi istimewa.
“Kita dorong para pegawai untuk kreatif dan membuat terobosan. Pasti akan dihargai dengan renumerasi berdasarkan meritokrasi,” tutur KDM.
Begitu juga dengan tenaga guru di lingkungan Jabar, harus membuat terobosan. Pendidikan di Jabar harus kejar ketertinggalan.
Kesejahteraan guru akan diperhatikan secara baik. Harapannya guru guru juga bisa berinovasi dan tidak kaku.
“Yang saya orientasikan adalah bagaimana agar rakyat terpenuhi kebutuhan hidupnya, infrastruktur terbangun dengan baik dan kesejahteraan pegawai bisa terus meningkatkan. Caranya pengelolaan keuangan Pemprov Jabar dengan baik,” tutur KDM.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
