SUARA CIREBON – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana menyebut, Kabupaten Cirebon sudah bebas dari desa rawan pangan.
Menurut Erus, desa rawan pangan yang masih ada di Kabupaten Cirebon hanya kategori tiga. Dimana, rawan pangan ketagori tiga sudah tergolong aman jika dibandingkan dengan kategori satu dan dua.
“Alhamdulillah untuk Kabupaten Cirebon sudah tidak ada desa rawan pangan, kecuali desa rawan pangan kategori tiga,” ujar Erus Rusmana, usai kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah Kedawung, Kamis, 5 Desember 2024.
Menurut Erus, desa rawan pangan kategori tiga sudah sangat aman. Karena sesuai kategori, desa rawan pangan parah masuk ke dalam kategori satu. Sementara untuk rawan pangan kategori dua, tergolong agak aman.
Erus menyampaikan, kondisi desa-desa di Kabupaten Cirebon yang telah dinyatakan bebas rawan pangan ini harus didukung semua pihak, terutama oleh pemerintah desa (pemdes). Pasalnya, pemdes mempunyai alokasi anggaran dari Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan.
Sejauh ini, program ketahanan pangam Pemkab Cirebon yang bergulir sepanjang 2024 ini mendapat dukungan dari unsur TNI dan Polri.
“Unsur TNI, Polri baik polsek maupun koramil cukup rajin mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon,” kata Erus.
Sementara terkait stok beras, Erus memastikan ketersediaannya mencukupi sampai akhir tahun ini. Ketersedian beras tersebut diketahui dari hasil koordinasi DKPP dengan Bulog Cirebon beberapa waktu lalu.
“Berkaitan dengan ketersediaan stok ini, kita memastikan bahwa untuk beras sampai akhir tahun mencukupi,” ucap Erus.
Ia menjelaskan, ketercukupan beras hingga akhir tahun ini, dihitung dari konsumsi kebutuhan beras per bulan masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Apalagi di bulan kemarin stok di Bulog juga masih ada,” paparnya.
Tidak adanya desa rawan pangan di Kabupaten Cirebon, tentu tak lepas dari berbagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Salah satunya melalui kegiatan GPM yang rutin digelar di desa-desa rentan pangan sepanjang tahun 20024 ini.
Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengatakan, GPM yang digagas DKPP Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan lembaga lain, salah satunya adalah Bulog. Menurut Wahyu, GPM yang digelar DKPP tersebut, juga merupakan upaya pengendalian inflasi.
“Itu merupakan upaya pengendalian inflasi,” ungkapnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
