SUARA CIREBON – Penjabar (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi akan segera mengakhiri tugasnya di Kabupaten Cirebon. Pada Senin, 10 Februari 2025 kemarin, Wahyu memulai roadshow melakukan kunjungan ke sejumlah dinas untuk berpamitan dengan para pejabat di setiap dinas yang dikunjungi.
Salah satu dinas yang mendapat kunjungan pertama Pj Bupati Cirebon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kemudian ia melanjutkan kunjungannya ke Bapenda, Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Kesehatan, dan Dinas PPKBP3A.
Dalam kunjungan tersebut, Wahyu menyebutkan tujuan utamanya adalah untuk berpamitan dengan para pegawai dan memastikan sejumlah program dapat terus berjalan optimal setelah dirinya lengser.
“Sebetulnya ini silaturahmi dengan pegawai dan sekaligus berpamitan. Dalam beberapa hari ke depan, insyaallah, jika tidak ada perubahan, pada tanggal 20 akan ada pelantikan bupati definitif. Saya hanya mengantar sampai proses pelantikan,” ujar Wahyu Mijaya.
Dalam kunjungan tersebut, Wahyu memberikan sejumlah catatan penting bagi perangkat daerah, khususnya saat ia mengunjungi Disdukcapil. Salah satu yang perhatiannya adalah peningkatan identitas kependudukan digital (IKD) yang dinilai masih belum optimal.
“Sampai saat ini, tingkat digitalisasi identitas kependudukan masih di bawah rata-rata. Ini harus kita upayakan agar lebih baik sehingga layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan efisien,” ujar Wahyu.
Ia juga menyoroti kondisi tempat layanan di kantor Disdukcapil. Meskipun telah dilakukan beberapa perbaikan, ia menilai masih ada titik-titik tertentu yang perlu ditingkatkan agar kenyamanan dan efisiensi pelayanan bisa lebih maksimal.
“Dari sisi tempat layanan, beberapa sudah diperbaiki agar lebih nyaman bagi masyarakat. Namun masih ada beberapa titik yang perlu perhatian agar layanan lebih optimal,” kata Wahyu.
Ia mengatakan, salah satu tantangan utama dalam digitalisasi layanan kependudukan adalah kapasitas server yang terbatas. Sejak digitalisasi dimulai pada 10 Maret 2022, masih ada banyak masyarakat yang belum memanfaatkan IKD.
“Saat ini, server kita memiliki kapasitas 4 terabyte, dan sudah terpakai 2,3 terabyte. Jika digitalisasi terus dilakukan, maka kita harus mempersiapkan server yang lebih besar, termasuk sistem backup yang lebih andal,” tegasnya.
Menurut Wahyu, digitalisasi ini bertujuan agar arsip kependudukan lebih efisien dan tidak lagi bergantung pada dokumen fisik yang rentan rusak atau hilang.
Selain IKD, ketersediaan blangko juga menjadi perhatian utama. Dimana, kebutuhan blangko di Kabupaten Cirebon setiap tahun mencapai 240.000 hingga 250.000 keping. Karena itu, tahun ini akan ada alokasi dana dari APBD Kabupaten Cirebon dalam bentuk hibah sebesar Rp 1 miliar.
Dari nilai hibah tersebut Disdukcapil akan mendapatkan blangko e KTP sekitar 98.000 keping untuk menutupi kekurangannya. “Tahun ini kita upayakan agar ada hibah,” paparnya.
Selain itu, Wahyu juga menyoroti keterbatasan jumlah pegawai yang berimbas pada layanan publik. Menurutnya, kebutuhan pegawai semakin meningkat, tetapi ada kendala dalam perekrutan karena kebijakan moratorium pengangkatan pegawai baru.
“Kalau mengambil dari perangkat daerah lain, mereka juga membutuhkan pegawai. Jadi, kita akan mengoptimalkan sumber daya yang ada,” tandasnya.
Meski menghadapi keterbatasan, Wahyu berharap seluruh pegawai tetap dapat bekerja dengan maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Wahyu menegaskan, berbagai catatan yang ia sampaikan diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintahan selanjutnya. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat bisa terus meningkat dan berjalan dengan baik.
“Mudah-mudahan beberapa poin ini bisa dititipkan kepada pemimpin yang baru,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
