SUARA CIREBON – Sedikitnya 300 mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Cirebon melakukan aksi unjuk rasa bertajuk: Indonesia Cemas di depan gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat, 21 Februari 2025.
Dalam aksinya, para mahasiswa gabungan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerekan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu melakukan orasi yang isinya mengkritik dan menolak kebijakan efisiensi yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, kebijakan itu bakal berdampak terhadap sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pendidikan dan Kesehatan. Mereka juga membentangkan spanduk dan menempelkan poster yang berkaitan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Massa mahasiswa bahkan berhasil membongkar barikade kawat berduri yang dipasang polisi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
Sempat terjadi kerusuhan mahasiswa dengan aparat kepolisian saat pendemo memaksa masuk halaman kantor DPRD Kota Cirebon.
Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar yang ada di lokasi, berhasil meredam kericuhan dengan menenangkan anggotanya dan mahasiswa. Setelah terjadi negosiasi yang alot, akhirnya perwakilan mahasiswa sebanyak 42 orang diizinkan masuk ke dalam Gedung DPRD Kota Cirebon.
Ketua Umum HMI Cabang Kota Cirebon, Dian Tardiansyah Saputra mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo telah berdampak pada banyak sektor penting, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami sangat geram dengan kebijakan Bapak Presiden. Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran itu memakan banyak faktor, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan,” kata Dian Tardiansyah Saputra dalam orasinya.
Menurut Dian, HMI juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang efisien dan tak tepat sasaran. Mereka menilai banyak sekolah di daerah yang mengalami masalah seperti kasus keracunan makanan.
“MBG itu menurut kami kurang efisien. Banyak sekolah yang siswanya mengalami keracunan. Bahkan, program ini tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Dian, aksi ini juga menyinggung janji Presiden Prabowo dalam pidatonya saat pelantikan, di mana ia berkomitmen untuk memberantas korupsi di kabinet. Namun, menurut mahasiswa, praktik korupsi justru masih marak terjadi di tingkat bawah.
“Presiden bilang akan menuntaskan segala korupsi yang ada di kabinet, tapi menurut kami, sekarang korupsi itu adanya di bawah, bukan hanya di antara kementerian. Kami turun ke jalan karena RUU Perampasan Aset masih tidak jelas, dan ada kekhawatiran bahwa Dwifungsi ABRI akan kembali lagi,” tegasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
