SUARA CIREBON – Pernyataan Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Cirebon, Ide Bagus Setiawan (Ibas), dalam sebuah podcast agar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo (Edo) dan Wakil Wali Kota, Siti Farida (Farida) harus bisa berbagi tugas dalam mengemban amanat memimpin Kota Cirebon, dinilai sejumlah pihak sebagai “warning”.
Pasalnya seperti diketahui, meski pada Pilkada Kota Cirebon 2024 lalu, pasangan Edo-Farida diusung empat parpol yakni adalah Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun awalnya pasangan ini hanya diusung dua parpol yakni Golkar dan PKB.
Golkar merupakan partai yang membesarkan Edo dan PKB merupakan partai tempat Farida bernaung.
Pernyataan-pernyataan Ibas dalam podcast tersebut, dikutip harian terbitan lokal dengan judul “PKB Warning Wali Kota”.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Nanang Suryaman mengatakan, tugas Wakil Wali Kota adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Kemudian mengoordinasikannya dan mengawasi pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota
“Kerja sama yang baik antara Wali Kota dan Wakil Walikota, serta koordinasi dengan lembaga lain dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Nanang, kemarin.
Nanang menuturkan, dukungan solid dari koalisi partai pengusung dan relawan juga menjadi modal dasar yang kuat untuk pembangunan Kota Cirebon ke depan.
“Tentunya kami dari Partai Golkar selaku partai pengusung mengajak untuk memberikan pernyataan yang akurat, dan tidak memicu spekulasi di masyarakat dan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik,” tegas Nanang.
Sehingga, lanjut dia, semua dapat bersama-sama mendukung pembangunan Kota Cirebon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Pengamat Politik Kota Cirebon Sutan Aji Nugraha melihat isu keretakan Edo dan Farida sejak pascapelantikan. Menurut Sutan Aji, pernyataan Wali Kota Edo bahwa hubungan dirinya dan Farida baik-baik, justru memberi pesan sebaliknya.
Ia mencatat, ada beberapa momentum, seperti KNPI yang mendapatkan respons dari beberapa ketua RW, yang berujung pelaporan salah satu anggota DPRD yang satu partai dengan Wali Kota Edo ke Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Termasuk, postingan yang menyebut kepala daerah seharusnya berada di kedua calon ketua KONI Kota Cirebon, bukan dengan seolah-olah memberi ‘restu’ kepada salah satu calon.
“Saya menilai secara politik, pascapernyataan Wali Kota ada beberapa momentum, yakni demo KNPI yang kemudian mendapat tanggapan dari beberapa RW, yang berujung pelaporan salah satu DPRD separtai dengan Wali Kota kepada BK,” ujar Aji.
Menurut Aji, hal itu menunjukkan kesan organisasi dan politik tidak linear terhadap visi dan misi partai-partai koalisi.
“Dalam waktu dekat akan digelar rotasi, mutasi dan promosi, penyegaran dalam tubuh birokrasi. Saya berharap kepala daerah tidak termakan bisikan-bisikan yang berkamuflase, konstruktif dari siapapun,” tutupnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
