SUARA CIREBON – Praktik tengkulak yang kerap menekan harga jual hasil tangkapan nelayan masih marak di kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Cirebon dan Indramayu.
Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, meminta pemerintah memperkuat peran lembaga keuangan agar nelayan tak lagi bergantung pada tengkulak.
Menurut Bambang, lembaga keuangan seperti perbankan dan koperasi perlu memperluas akses pembiayaan bagi nelayan. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan modal dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau.
“Nelayan tidak perlu lagi meminjam ke tengkulak yang kerap menekan harga jual. Pola lama seperti ini harus diubah agar pendapatan nelayan bisa meningkat,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Oktober 2025.
Ia menilai, peran pemerintah sangat penting untuk menghadirkan pendampingan bagi nelayan, terutama melalui lembaga keuangan daerah. Langkah ini dinilai efektif memutus rantai ketergantungan terhadap tengkulak yang selama ini menguasai pasar hasil tangkapan.
“Peranan lembaga keuangan harus ditingkatkan agar mampu memotong mata rantai ketergantungan nelayan dengan tengkulak,” tegasnya.
Selain soal modal, Bambang juga menyoroti berbagai persoalan lain di sektor kelautan dan perikanan, seperti keterbatasan alat tangkap, minimnya infrastruktur pelabuhan, hingga pencemaran laut akibat limbah.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memajukan sektor perikanan di Jawa Barat.
Sementara itu, data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon mencatat, produksi perikanan tangkap di daerah tersebut mencapai 37.660 ton per tahun dengan nilai ekonomi sekitar Rp1,2 triliun. Meski besar, kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih tergolong rendah.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan, dan Pengawasan DKPP Kabupaten Cirebon, Baihaqi, menjelaskan rendahnya kontribusi sektor ini disebabkan oleh kebiasaan nelayan yang menjual hasil tangkapan langsung ke tengkulak daripada melewati tempat pelelangan ikan (TPI).
“Harga jual ikan jadi tidak kompetitif karena dikendalikan oleh bakul,” kata Baihaqi.
Untuk mengatasi hal itu, DKPP berencana membentuk pengelola TPI agar proses pelelangan kembali berjalan efektif. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
