SUARA CIREBON – Peringatan Hari Jadi Ke-544 Kabupaten Cirebon yang mengusung tema “Teteg Lan Tutug” menuai sorotan publik, salah satunya datang dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Cirebon.
Ketua DPC GMNI Cirebon, Dika Agung Wahyudi menyebut, tema “Teteg Lan Tutug” yang diusung pada Hari Jadi ke-544 Kabupaten Cirebon mencerminkan tekad kuat dalam menuntaskan berbagai persoalan.
Tema tersebut juga mencerminkan tekad untuk memperkuat komitmen dalam membangun daerah secara berkelanjutan. Namun, menurut Dika, GMNI menilai tema tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam realitas pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, saat ini Pemerintah Kabupaten Cirebon masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar yang terkesan jalan di tempat. Bahkan, peringatan hari jadi kerap terjebak pada seremonial tanpa diiringi evaluasi yang serius dan langkah konkret.
“Infrastruktur masih menjadi wajah buram Kabupaten Cirebon,” kata Dika, Rabu, 8 April 2026.
Dika menegaskan, tema “Teteg Lan Tutug” seharusnya menjadi komitmen nyata untuk menuntaskan berbagai persoalan, bukan sekadar slogan tanpa implementasi.
Menurut Dika, jalan rusak masih ditemukan di banyak titik. Selain itu, pembangunan juga tidak merata, dan terus berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang jelas.
“Kalau ‘tutug’, seharusnya sudah ada progres signifikan, bukan stagnan,” tegas Dika.
Ia mengkritik keras kualitas pelayanan publik yang dinilai belum berpihak pada masyarakat. Dika menyebut, birokrasi masih lamban, tidak responsif, dan minim inovasi. Ia juga menyinggung pelayanan publik yang terkesan belum sepenuhnya bebas dari praktik yang tidak transparan.
Secara tegas Dika menyebut pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari kata optimal. Ia menilai, masyarakat masih dipersulit dalam mengakses layanan dasar.
“Ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan maksimal,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Dika menilai pemerintah daerah belum mampu menjawab tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, ketimpangan fasilitas pendidikan antarwilayah masih terlihat jelas. Perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga dinilai masih kurang.
“Pendidikan masih timpang, bagaimana kita bicara masa depan Kabupaten Cirebon? Ini persoalan serius yang tidak bisa terus diabaikan,” ucapnya.
Bukan hanya itu, Dika juga menyoroti transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran serta pengambilan kebijakan publik juga masih minim. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Ini harus dibenahi secara serius. Karena transparansi itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Kalau pemerintah masih tertutup, wajar jika publik curiga,” paparnya.
DPC GMNI Cirebon pun mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk berani melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah tegas dalam memperbaiki kinerja. Ia tidak ingin momen hari jadi hanya menjadi ajang perayaan tanpa makna.
“Ini harus jadi momentum koreksi total. Kabupaten Cirebon butuh kerja nyata, bukan sekadar retorika,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
