SUARA CIREBON – DPRD Kabupaten Cirebon mendorong sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan berjalan optimal, efektif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin, 13 April 2026 lalu.
Kunjungan ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan tersebut, sebagai komitmen DPRD Kabupaten Cirebon dalam mengawal peningkatan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.
Menurut Sophi, dengan sistem rujukan yang lebih baik, diharapkan masyarakat Kabupaten Cirebon dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan merata.
Sophi menuturkan, kunjungan sekaligus konsultasi dengan BPJS Kesehatan pusat tersebut berlangsung konstruktif, serta menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
Dalam forum tersebut, dibahas secara komprehensif berbagai aspek teknis dan kebijakan yang berkaitan dengan implementasi sistem rujukan, termasuk kendala yang selama ini dihadapi oleh rumah sakit daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Sistem rujukan merupakan instrumen penting dalam menjaga mutu layanan kesehatan. Keberhasilan sistem rujukan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fasilitas kesehatan, tetapi juga oleh sinergi antarlembaga serta kejelasan regulasi yang mengatur pelaksanaannya,” kata Sophi dalam keterangannya, Kamis, 16 April 2026.
Sophi mengatakan, sistem rujukan harus mampu menjamin bahwa setiap pasien memperoleh layanan sesuai indikasi medis secara tepat waktu dan tepat fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit, serta BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan.
“DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab dalam memastikan kebijakan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Dalam konteks tersebut, DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui dukungan regulasi yang adaptif serta alokasi anggaran yang memadai,” katanya.
Pendampingan konsultasi ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, pihak rumah sakit, dan BPJS Kesehatan Pusat dalam mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain keterbatasan kapasitas layanan, mekanisme rujukan yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta kebutuhan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan kesehatan.
Pihak BPJS Kesehatan Pusat dalam kesempatan tersebut memberikan penjelasan mendalam terkait kebijakan sistem rujukan berjenjang, standar operasional pelayanan, serta langkah-langkah transformasi yang tengah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara nasional. Diskusi berlangsung dinamis dengan menitikberatkan pada penyusunan langkah-langkah strategis yang dapat segera diimplementasikan di daerah.
Sophi menegaskan bahwa hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon. Ia juga mendorong agar RSUD Kabupaten Cirebon terus meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun tata kelola pelayanan.
“Harapan kami, melalui konsultasi ini, akan terbangun sistem rujukan yang lebih terintegrasi, responsif, dan mampu memberikan kepastian layanan bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dengan standar terbaik,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian berbagai persoalan di sektor kesehatan. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem layanan yang berkualitas dan berkelanjutan.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
