BANDUNG, SC- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memaksa dunia pendidikan melakukan sebuah lompatan dengan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sayangnya, PJJ belum bisa dinikmati semua kalangan. Salah satu pemicunya adalah kesenjangan ketersediaan akses internet. Bahkan, cenderung PJJ hanya bisa diikuti kelas menangah ke atas.
Situasi itu yang kemudian mendorong Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) Enggartiasto Lukita mendesak pemerintah menyediakan layanan internet gratis untuk pendidikan, seperti siaran pers IKA UPI yang diterima Redaksi Suara Cirebon, Minggu (5/07) malam.
Hal senada diungkapkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. Keduanya sepakat bersama-sama memperjuangkan akses layanan internet gratis untuk kebutuhan pendidikan, khususnya pelaksanaan PJJ selama masa pandemi.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Siap Bongkar “Pemain” Kasus UMC
“Saya sependapat dengan yang dikatakan Bu Retno. Kita terancam lost generation jika membiarkan praktik pembelajaran daring tanpa dukungan jaringan internet memadai. Ini menjadi perjuangan kita bersama,” ungkap Enggar, sapaan Enggartiasto Lukita, saat menutup webinar seri ketiga IKA UPI bertajuk “Guru Digital versus Pandemi: Menyoal Kompetensi Guru Era Digital” pada Sabtu (4/07/2020) sore.
Webinar diikuti lebih dari 1.000 peserta melalui platform Zoom dan live streaming kanal Youtube. Peserta berasal dari berbagai daerah di tanah air, dengan sebagian besar di antaranya adalah guru. Para guru berasal dari 561 sekolah di Indonesia, mulai TK hingga SMA sederajat. Namun demikian, webinar juga diminati kalangan dosen maupun profesi lain. Tercatat 106 dosen dari 75 perguruan tinggi Indonesia, baik universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Webinar juga tidak melulu diikuti alumni UPI. Tercatat hanya 410 alumni UPI atau atau 45 persen. Yang menarik, webinar juga diikuti dari kalangan pesantren hingga buruh.
Selain Retno, webinar menghadirkan narasumber Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Syaiful Huda, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pendidikan Dasar Rachmad Widdiharto, dan Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ace Suryadi. . Webinar dipandu Fitri Khoerunnisa, Ketua Program Studi Kimia UPI yang pada 2018 lalu didapuk sebagai Academic Leader oleh Kementerian Riset, Teknlogi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti).
BACA JUGA: Tuntut Subsidi Kuota dan Diskon UKT, Aliansi Mahasiswa IAIN Cirebon Gelar Aksi
“Saya ingin kembali menegaskan bahwa Indonesia ini bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa. Indonesia terbentang mulai Sabang sampai Merauke. Artinya, ketika kita berbicara pembelajaran daring atau PJJ, maka hal hal yang harus diperhitungkan dengan matang adalah kondisi seluruh wilayah di tanah air. Pendidikan harus bisa diakses anak-anak kita di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya dengan membuka akses internet gratis untuk pendidikan,” tegas Enggar.
Menurutnya, akses internet gratis sangat mungkin dilakukan atas pertimbangan dua hal. Pertama, satelit milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih memiliki slot yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk keperluan layanan pendidikan. Kedua, pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran tanpa harus mengubah struktur anggaran yang sudah ada. Sangat mungkin untuk dilakukan realokasi.
BACA JUGA: Harganas Wahana untuk Muhasabah Keluarga
“Saya akan berkomunikasi dengan Pak Menteri Kominfo. Satelit Kominfo masih memiliki slot yang bisa digunakan. Masalahnya, Kominfo tidak bisa mengeluarkan atau membayar ini jika tidak ada permintaan atas penggunaannya. Permintaan itu datangnya dari Kemendikbud. Ini harus segera ditindaklanjuti. Saya akan dorong Pak Menteri untuk menindadaklanjuti atas permintaan dalam webinar ini. Ini perjuangan kita bersama. Realokasi anggaran ini memungkinkan sekali. Sebab kalau ini direalokasi, sebenarnya tidak mengambil dari anggaran lain,” Enggar menegaskan. (Islah)
