KABUPATEN CIREBON, SC- Statemen Sekjen DPP AMPAR, Abdul Hamid saat mengkritisi kinerja anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu, mendapat reaksi dari anggota Komisi IV, Yoga Setiawan. Pasalnya, statemen itu meminta agar kinerja anggota Komisi IV, Yoga Setiawan tidak melulu soal program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saja, tapi pendidikan dan kesehatan jauh lebih penting.
Bukan hanya itu, statemen Abdul Hamid juga menyebutkan adanya dugaan keinginan anggota Komisi IV tersebut menjadi suplier pada program BPNT. “Tuduhan Sekjen Ampar menurut saya, kata-katanya itu liar. Jangan lempar batu sembunyi tangan,” tukas Yoga, Minggu (15/11/2020).
Memurut Yoga, apa yang ia sampaikan perihal BPNT itu, sepenuhnya karena dirinya dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Wartawan karena BPNT sedang menjadi tren topik dikalangan Wartawan. Bahkan, pertanyaan sejumlah Wartawan itupun tidak dalam bentuk konferensi pers yang digelar pihaknya. “Jadi enggak usah melebar kemana-mana, pada tupoksi masing-masing saja lah,” papar Yoga.
Sebagai LSM, kata dia, harusnya AMPAR menjalin kemitraan dengan DPRD Kabupaten Cirebon seperti lembaga-lembaga lainnya sebagai penyambung lidah masyarakat. “Semuanya kita sikapi, cuma terkait tren BPNT ini karena memang saya dituntut berbicara didepan wartawan soal program BPNT, maka saya bicara apa adanya. Jadi gak usah bicara bahwa saya ingin jadi suplier, itu terlalu riya,” tandasnya.
Ditegaskan Yoga, pendidikan dan kesehatan merupakan tupoksi Komisi IV untuk mendorongnya agar lebih baik. Dan hal itu sudah banyak dilakukan Komisi IV. “Sudah sangat jelas tupoksinya, makanya harus update berita sekjennya,” tukas Yoga. Ia menyebut kinerja Komisi IV sangat luar biasa karena sudah bisa mendorong Kabupaten Cirebon untuk bisa Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, hasil kerja keras Komisi IV itu bisa memberikan win-win solution terkait penonaktifan BPJS KIS oleh pemerintah pusat. Ia menargetkan, akhir bulan ini draf penandatanganan kesepakatan UHC dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) sudah bisa turun.
“Jadi, kedepan nanti bagi yang ingin mendaftarkan BPJS bisa satu hari aktif. Dan kita juga mendorong Dinkes untuk pengalokasian anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD diperbanyak. Sudah puluhan ribu BPJS yang non aktif kita dorong agar aktif lagi. Kalau enggak percaya silahkan cek datanya di Dinsos,” kata dia.
Untuk pendidikan, imbuh Yoga, Komisi IV juga sudah banyak mendorong Pemkab Cirebon, diantaranya mengusulkan kesejahteraan guru honorer, mengusulkan perbaikan sekolah yang tidak layak dihuni. Kedua bidang tersebut memang menjadi perhatian serius Komisi IV meski tanpa ada desakan dari pihak manapun. (Islah)
