KOTA CIREBON, SC- Kasus penyebaran Covid-19 di setiap wilayah mengalami fluktuatif. Segala upaya terus dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran penyakit yang disebabkan virus sars-cov2 tersebut. Sejumlah kebijakan pun diterapkan, dari istilah PSBB hingga PPKM yang berlevel-level.
Terkait hal tesebut, Partai Demokrat lebih menyarankan pemerintah melakukan lockdown sekaligus, untuk mengefektifkan upaya memutus penyebaran Covid-19 di tiap wilayah.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pengurus Partai (DPP) Demokrat, H Herman Khaeron, kepada wartawan pada kesempatan reses di Kota Cirebon, Jumat (30/7/2021).
Kebijakan PPKM yang berlevel-level, diakui Hero –sapaan akrab Herman Khaeron, bagian upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Namun, dengan adanya kebijakan tersebut, legislator dapil Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon ini, meminta pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat selama PPKM.
“Saya sangat mendukung upaya yang berkaitan dengan memangkas pandemi Covid-19. Sebab kalau tidak ada pembatasan. Maka bisa dibayangkan seperti apa dan bagaimana ledakan kasus ini lebih hebat lagi,” ujar Hero.
Menurutnya, kebijakan lockdown akan sangat efektif dilakukan, minimalnya selama tiga minggu. Selama itu pula pemerintah menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Taruhlah per minggunya Rp500 ribu bagi setiap warga yang membutuhkan, jadi Covid-19 terkendali. Kebutuhan masyarakat juga tertutup,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Hero mengajak masyarakat yang masih mampu, masih punya tabungan bahkan digaji pemerintah seperti aparatur sipil negera (ASN) atau pengusaha untuk saling bisa membantu masyarakat yang memang sangat membutuhkan.
BACA JUGA: Hoaks Sebabkan Vaksinasi Dosis Kedua Rendah
Ia menilai, dengan metode seperti itu, beberapa negara seperti Singapura dan negara-negara Eropa yang seluruh warganya dibiayai, dapat meringankan beban masyarakat terdampak.
Hero menegaskan, Partai Demokrat dukung upaya pemerintah dalam mengendalikan dan memutus penyebaran Covid-19. Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini harus konsentrasi dulu ke upaya tersebut.
“Sudahlah, tidak perlu dulu mikirin pembangunan infrastruktur, tidak usah memikirkan dulu ibukota baru atau LRT. Sekarang padamkan dulu apinya, Covid-19 selesai dulu, baru memikirkan take of untuk kegiatan lainnya,” pungkasnya. (Surya)
