SUMBER, SC- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu, Hj Yuningsih mengaku terkejut bercampur malu, saat membaca kabar yang menyebut jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon bertambah hingga mencapai 71 persen dari jumlah penduduk.
Kabar meningkatnya jumlah warga miskin hingga mencapai 71 persen itu diketahui dari pernyataan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandi berdasarkan rilis yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos), belum lama ini.
“Masa bisa tembus tujuh puluh (satu) persen, ini indikatornya apa? Saya malu membaca berita naiknya warga miskin di Kabupaten Cirebon,” kata Yuningsih, Rabu (6/10/2021).
Ia menegaskan, indikator kemiskinan yang diberikan harus benar-benar jelas. Karena, menurut dia, saat ini pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak terlalu buruk. Yuningsih memprediksi, bisa saja terjadi kesalahan dari data yang dirilis tersebut.
“Kalau barometernya karena Covid-19, tidak mungkin jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon tiba-tiba melambung tinggi. Jadi kalau jumlahnya seperti yang sekarang, bisa jadi Kabupaten Cirebon menduduki urutan pertama daerah termiskin di Jawa Barat. Tapi saya malah tidak yakin,” tukasnya.
Sebelumnya, rilis Kemensos yang disampaikan Kadinsos Kabupaten Cirebon tersebut, dipatahkan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina. Ia bahkan mempertanyakan validitas data Dinsos Kabupaten Cirebon dari Kemensos tersebut. Pasalnya, kata dia, program yang diluncurkan selama pandemi ini tidak ada efeknya untuk mengurangi program kemiskinan. Padahal, berbagai program bantuan diluncurkan, baik dari pusat maupun daerah.
Siska justru menyoroti program Pemkab dan Dinsos dalam rangka mengentaskan kemiskinan ini. Ia menilai programnya sudah tidak jelas.
“Jangan sampai, masyarakat hanya dikasih makan untuk hari itu saja. Pemkab harusnya berpikir agar masyarakat diajak berpikir untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon, H Imron MAg mempertanyakan sumber data yang digunakan Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam merilis lonjakan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, lonjakan angka kemiskinan tersebut sangat tinggi, yakni 71 persen.
“Nanti ngobrol dengan Dinsos soal data tersebut, dari mana,” ujar Imron usai menghadiri HUT Ke 76 TNI di Makodim 0620 Kabupaten Cirebon, Selasa (5/10/2021).
BACA JUGA: Angka Kemiskinan 71 persen, Bupati Cirebon: Datanya Darimana
Menurut Imron, sepengetahuan dirinya, data angka kemiskinan Kabupaten Cirebon berdasarkan data BPS tahun kemarin, jumlahnya hanya 12 persen. Bahkan, saat rapat paripurna di DPRD Kabupaten Cirebon angkanya hanya 11,5 persen. Dalam rapat paripurna tersebut, kata dia, pandemi Covid-19 menjadi salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan adanya warga miskin baru (misbar).
“Karena yang kita tahu kan data kita 12 persen an, tapi ini kok sampai 71 persen. Tapi kalau memang datanya valid ya kita akan memperbaiki angka kemiskinan, nantinya entah dari sisi mana memperbaikinya,” kata Imron.
Karena itu, Imron meminta dinas terkait segera melakukan kroscek data tersebut. Pasalnya, data yang dirilis Kemensos berbeda jauh dengan data dari Jawa Barat dan Pemkab Cirebon sendiri.
“Saya minta kroscek data tersebut dari mana, karena datanya kok beda dengan dari Jabar dan kabupaten,” tegasnya. (Islah)
