KABUPATEN CIREBON, SC- Bupati Cirebon, H Imron MAg menganggap tidak ada kisruh pascapelaksanaan mutasi rotasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Kalaupun ada kisruh, Imron menyebut hal tersebut muncul dari pihak-pihak yang tidak mau mengikuti aturan uji kompetensi (ujikom) yang digagas dirinya.
“Tidak ada ribut kok, yang ribut itu orang yang ingin (jabatan, red) tapi tidak mengikuti ketentuan,” kata Imron, Kamis (6/1/2021).
Menurut Imron, ketentuan adanya ujikom bagi pejabat eselon III merupakan ijtihad dirinya dalam rangka menjaring pejabat yang kompeten.
“Ini ijtihad saya untuk mengambil yang lebih manfaat dan lebih maslahat,” kata Imron.
Karena sebelumnya, sambung Imron, di lingkup Pemkab Cirebon tidak menerapkan ujikom untuk pejabat eselon III. Bahkan di seluruh daerah di Jawa Barat, hanya Pemkab Cirebon yang menggelar ujikom untuk pejabat eselon III.
“Silakan dicek di Jawa Barat ini, ada tidak eselon III di tes,” ujarnya.
Selain itu, menurut Imron, sistem ujikom tersebut sengaja diterapkan mengingat banyaknya peminat, namun jabatan yang dituju jumlahnya sedikit.
“Karena banyak yang minat sementara yang kosong sedikit, jadi saya minta ada tes dulu,” jelasnya.
Setelah melalui ujikom, lanjut Imron, kemudian nama tiga besar yang lulus ujikom tersebut diserahkan kepada dirinya sebagai bahan pertimbangan penempatan. Karena dengan adanya ujikom, ia mengaku tahu gambaran kinerja pejabat yang akan ditempatkan pada jabatan baru sudah sesuai kompetensinya.
“Tapi hasil tes itu tidak perlu diumumkan, itu cuma untuk masukan saya saja. Dengan tes itu, minimal dari segi kemampuan itu ada. Nah, dari tiga yang lulus itu saya pilih satu. Berbeda dengan eslon II, itu memang harus diumumkan,” paparnya.
Imron menambahkan, mutasi rotasi di lingkup pemerintahan adalah hal yang biasa.
“Karena jabatan itu bukan hak pegawai, tapi kepercayaan pimpinan,” tegasnya.
Sementara, adanya protes dan ketidaksukaan pascarotasi mutasi dari sebagian orang, menurutnya, merupakan hal yang sangat wajar. Masalahnya, Bupati dan Baperjakat tidak mungkin mengakomodir keinginan semua kalangan untuk menduduki jabatan tertentu.
“Kalau ada yang protes ya wajar saja, namanya orang pasti ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Tapi kan semuanya sudah selesai pada tingkatan baperjakat. Suka tidak suka, harus diterima,” tandasnya.
BACA JUGA: Marah Soal Mutasi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi Nilai Tindakan Asdullah Tidak Elegan
Untuk diketahui, video miring yang menyoroti pelaksanaan mutasi dan sudah terlanjur beredar luas di grup-grup aplikasi percakapan WhatsApp. Video itu berisi pernyataan kekecewaan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Asdullah Anwaratas pelaksanaan rotasi dan mutasi.
Asdullah sempat menyebutkan nama yang diduga diusung olehnya dalam rotasi mutasi, dan tidak diakomodir oleh Baperjakat. Ironisnya, Asdullah masuk sebagai salah satu orang yang duduk dalam Baperjakat. (Islah)
