KABUPATEN CIREBON, SC- Beredarnya video Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, H Asdullah Anwar marah-marah soal mutasi, dinilai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi sebagai tindakan yang tidak elegan. Apalagi dalam video itu, Asdullah sempat menyebutkan nama yang diduga diusung dirinya tidak diakomodir (gagal promosi, red).
Luthfi mengaku sangat menyayangkan video itu beredar luas. Sebab, hal itu menunjukan sikap Asdullah yang tidak elegan dalam menyikapi persoalan mutasi. Meski tidak menonton video itu sampai selesai, namun Luthfi mengaku dapat menangkap arahnya kemana.
“Marah-marah Asdullah dalam video itu tidak elegan. Harusnya protes itu diajukan ke PTUN jika memang tidak puas hasil mutasi. Mungkin itu hanya bentuk kekecewaan Asdullah secara pribadi,” kata Luthfi, usai melakukan kegiatan rapat paripurna, Kamis (6/1/2022).
Jika tidak membawa ke PTUN, menurut Luthfi, Asdullah bisa duduk bareng membicarakannya baik-baik dengan Sekda maupun Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon dan tidak perlu melakukan hal-hal yang dinilai kurang baik. Meski menurutnya, ketidakpuasan hasil mutasi dan rotasi pejabat menjadi sesuatu hal yang wajar.
“Karena memang bicara persoalan suka dan tidak suka. Selesaikanlah secara aturan saja. Lagi pula, Asdullah itu kan Baperjakat, kenapa harus marah-marah sampai videonya viral,” ungkap Luthfi.
Politisi PKB itu bahkan menilai, proses rotasi mutasi yang dilakukan saat ini, ada perbaikan dibandingkan beberapa waktu lalu. Tinggal, lanjut Luthfi, bagaimana Pemkab Cirebon melakukan strategi perubahan manajemen setelah mutasi.
“Sudahi saja persoalan suka tidak suka masalah mutasi. Toh prosesnya juga sudah selesai. KASN dan Kemendagri juga selalu memantau. Kalau tidak puas, pakai mekanisme dan cara-cara yang luwes,” katanya.
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, Sofwan mengaku, mengetahui marah-marahnya Asdullah soal mutasi dari pemberitaan yang beredar. Harusnya, kata dia, Asdullah yang juga sudah berpengalaman dan cukup lama menjadi eselon II, bertindak lebih arif dan menyelesaikan secara baik-baik.
“Saya baca di berita ada video beredar dan Asdullah katanya sangat kecewa. Lah ini kan aneh sekali. Asdullah itu kan anggota Baperjakat. Berarti dia kecewa dengan dirinya sendiri dong,” katanya.
Pria yang akrab disapa Opang ini melanjutkan, Asdullah seharusnya bisa menahan diri dan tidak perlu marah-marah sampai videonya viral. Padahal rapat Baperjakat itu, kata Opang, sifatnya rahasia. Permintaan Asdullah yang ingin meminta hasil ujikom untuk dipublikasikan, juga dinilai sudah melanggar sumpah jabatan.
“Kriterianya bisa melanggar sumpah jabatan. Karena dalam sumpah jabatan disebutkan, akan menjaga rahasia sesuatu baik yang langsung atau menurut sifatnya. Harusnya Asdullah lebih santun untuk bersikap. Kalau anggota Baperjakat, otomatis dia kan tahu mana yang digeser, mana yang dicoret. Ini kok malah dia yang protes ke Kepala BKPSDM. Ini kan sangat aneh,” ungkap Opang.
Ia menyarankan, jika memang ada ketidakpuasan dalam hasil mutasi-rotasi kemaren, ditempuh sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Kan sudah ada ruangnya yakni PTUN, tempuh ajukan ke PTUN jika memang tidak puas dengan hasil mutasinya,” ujar Opang.
Sementara itu, Bupati Cirebon, H Imron menyikapi dengan santai permasalahan tersebut. Ia menganggap wajar ketika ada ketidakpuasan dari ASN atas mutasi tersebut. Namun, kata dia, jabatan adalah kepercayaan pimpinan bukanlah hak pegawai.
“Yang namanya jabatan itu kepercayaan pimpinan, bukanlah hak pegawai. Dan tidak ada di Pemda lain yang melakukan ujikom untuk eselon III dan eselon IV ketika akan dimutasi. Ini sebuah ijtihad saya, tidak ada se-Jawa Barat. Ini supaya penempatan pejabat sesuai,” katanya. (Sarrah/job)
