BANDUNG, SC– Seluruh kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota kompak dan mau bekerja keras dan secara terpadu mengejar target penurunan prevalensi stunting menjadi kurang dari 14 persen pada 2024 mendatang.
Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis, 24 Maret 2022.
Kunjungan Presiden turut disaksikan seluruh pemangku kepentingan terkait di berbagai wilayah, termasuk insan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat di Jalan Surapati 122 Bandung.
BACA JUGA: Cegah Stunting Sejak Masih Catin
“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,” tandas Presiden Jokowi.
Di sisi lain, Presiden Jokowi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan.
Karena, Lanjutnya, belum tentu semua pengantin itu tahu. Meskipun punya uang banyak, tapi kalau enggak tahu apa yang harus dilakukan, disiapkan, itu bisa jadi keliru juga.
BACA JUGA: Bupati Cirebon Akui Kasus Stunting Masih Tinggi
“Pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air. Intervensi tersebut, perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak agar target 14 persen pada 2024 tercapai,” kata Presiden Jokowi.
Presiden mengakui, tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat sangat sulit mencapai target yang telah ditentukan.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan kepada Presiden Jokowi permasalahan mengenai stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten TTS. Hasto berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.
BACA JUGA: Tercatat di Kabupaten Cirebon Masih Tinggi, Bupati Minta Kader PPKBD Bantu Tekan Angka Stunting
Hasto menjelaskan, berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Bahkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT, bahkan Indonesia.
Menurut Hasto, dipilihnya Kabupaten TTS dalam kunjungan Presiden Jokowi memperlihatkan perhatian penuh pemerintah untuk penanganan persoalan angka stunting yang tinggi di daerah tersebut. Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori “merah”. Penyematan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
Ke-15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bersama Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen.***
