KABUPATEN CIREBON, SC- Sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Cirebon dengan materi pengembangan potensi ekonomi kecamatan yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Mundu, dimanfaatkan para kuwu mengemukakan permasalahan yang ada di desa kepada anggota dewan, Rabu (6/4/2022).
Kuwu Mundu Pesisir, Khaerun,misalnya, menyampaikan keluh kesahnya terkait permasalahan di desa masih kompleks dan berkutat dengan persoalan sederhana namun menjadi permasalahan yang besar.
Menurutnya, permasalahan tersebut berakibat pada terjadinya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa (Pemdes). Khaerun mencontohkan, masih adanya biaya adminstrasi dalam pembuatan KTP maupun KK, sementara yang masyarakat ketahui semuanya gratis.
BACA JUGA: Harga Gabah Anjlok, Petani Terpuruk
“Kami di desa siltap (penghasilan tetap, red) kuwu maupun aparatur belum keluar, sementara kami tetap harus mengeluarkan anggaran untuk operasional belum lagi untuk menutupi biaya administrasi pembuatan KTP maupun KK,” kata Khaerun kepada anggota DPRD yang hadir.
Selain curhat soal biaya operasional dan administrasi pembuatan KTP dan KK, Khaerun juga memaparkan potensi desa yang ada di Kecamatan Mundu, dalam pengembangan ekonomi kecamatan yang meliputi daerah pesisir dengan nelayannya, maupun sektor pertanian dengan para petaninya
Khaerun menjelaskan ada empat desa di Kecamatan Mundu yang sebagian besar masyarakatnya nelayan. Sebagai desa daerah nelayan, dirinya berharap adanya perhatian dari Pemkab Cirebon maupun dinas terkait.
Permasalahannya adanya pendangkalan sungai sebagai akses nelayan, menurut Khaerun, menjadi permasalahan yang harus di tindaklanjuti. Pasalnya, pendangkalan sungai sudah tidak bisa dilalui oleh perahu dan ini jelas berdampak kepada kesejahteraan masyarakat hususnya para nelayan.
“Kalau bicara nelayan, jangan berorientasi ke wilayah Gebang atau wilayah Kapetakan saja, kami sebagai nelayan kecil juga ingin diakomodir oleh pemerintah,” ujarnya.
Menanggapi keluhan Kuwu Mundu Pesisir tersebut, anggota DPRD dari Fraksi PKS Nurkholis, menegaskan, biaya operasional terkait dengan administrasi kependudukan sudah ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan pemerintah pusat.
“Jadi tidak ada lagi kata-kata ada biaya administrasi untuk mengurus ini terutama KTP dan KK. Jadi kalau ada pihak-pihak terkait yang menyatakan ini harus ada biaya administrasi itu adalah oknum,” tegas Nurkholis.
Nurkholis mengaku akan ada pertemuan dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sehingga permasalahan itu akan segera dikoordinasikan. Pihaknya berharap kejadian seperti itu tidak terjadi lagi di Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Tunggu PMK, ASN Segera Dapat THR dan Gaji ke-13
Menurut Nurkholis, terkait potensi peningkatan ekonomi yang ada di Kecamatan Mundu, diharapkan seluruh desa sudah mulai berbenah, salah satunya dengan membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tangguh. Pasalnya keberadaan BUMDes menjadi nilai plus karena ada keuntungan yang bisa dihasilkan dari usaha tersebut.
“BUMDes ini harus dikelola dan diurus oleh orang-orang yang profesional,” pungkasnya. (Baim)
