Ketua Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia Cirebon (FPHNIC), Sarniti mengaku tidak puas dengan hasil audiensi yang digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Kamis (25/8/2022).
Pasalnya, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang dihadirkan dalam audiensi tersebut, hanya memberi alasan yang justru membuat pihak FPHNIC sedih mendengarkannya.
Menurut Sarniti, terlalu banyak alasan yang disampaikan SKPD atas tuntutan penambahan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tenaga kesehatan (nakes) honorer di Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Booster Dosis Kedua untuk Nakes Tunggu Juknis, Covid-19 Belum Benar-benar Punah
“Di antara alasannya adalah tidak ada anggaran seperti yang disampaikan BKAD. Kuota (P3K, red) hanya 72 itu mereka banyak sekali alasannya, jadi kita tambah sedih mendengarnya. Sedangkan dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tidak bisa menambah kuota, hanya 14,” kata Sarniti.
Ia juga menyebut, pejabat (BKPSDM) yang hadir dalam forum tersebut tidak memahami substansi persoalannya. Karena yang hadir dalam forum tersebut bukan pejabat yang membidanginya.
