SUARA CIREBON – Prevalensi (jumlah kasus yang ada di suatu daerah berdasarkan data yang telah dihimpun) stunting di Kabupaten Cirebon masih berada di angka 22,9 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan penurunan prevalensi stunting di angka 14 persen dan zero (nol) stunting di tahun 2025 mendatang.
Terkait hal itu, dalam diseminasi audit kasus stunting semester II, Hilmy memberikan arahan kepada ketua tim audit kasus stunting, dinas kesehatan (Dinkes) dan semua pihak terkait di semua tingkatan, termasuk tim pendamping keluarga, pihak kecamatan hingga pihak desa, untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon.
Hilmy mengatakan, kepala DPPKBP3A yang merupakan ketua tim audit kasus stunting berkomitmen untuk menurunkan stunting. Audit ini dilakukan untuk mengetahui penyebab, dimana lokus kegiatan di Desa Cangkring, Kecamatan Plered.
“Kita audit penyebabnya, terutama supaya tidak ada stunting baru. Pendataan diawali dari data pernikahan, ibu hamil, dipantau gizinya, asupannya dan sebagainya. Bagi yang sudah stunting kita intervensi,” ujar Hilmy, Selasa (22/10/2024).
Menurut Hilmy, komitmen penurunan stunting terus diperkuat oleh DPPKBP3A dan Dinkes dengan upaya yang terus dilakukan. Pasalnya, diakui Hilmy, angka stunting di Kabupaten Cirebon masih tersebar di semua kecamatan.
“Tiap kecamatan hampir semua ada (stunting, red). Tahun 2025 target kita zero stunting dan penurunan prevalensi di 14 persen,” kata Hilmy.
Ia menyampaikan, kendala yang dihadapi dalam penurunan stunting di Kabupaten Cirebon, adalah frekuensi yang belum sama antara keinginan pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, pihaknya akan membangun habit care di masyarakat, khususnya di setiap rumah tangga.
Hal itu karena penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat dalam hal ini setiap keluarga harus care (peduli) terhadap kesehatan.
“Di program 5 skala prioritas pemerintah kan salah satunya membangun komunikasi dari tingkat keluarga, RT, RW. Karena ini akan membentuk habit care,” paparnya.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni mengatakan, audit stunting di Desa Cangkring melibatkan tenaga ahli dari mulai dokter anak, ahli gizi hingga psikolog untuk mencari penyebab stunting.
Ia mengatakan, Desa Cangkring dipilih sebagai lokus audit stunting lantaran jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) di desa tersebut masih tinggi.
“KRS itu bukan stunting. Jadi kita lakukan agar KRS di Desa Cangkring tidak sampai jatuh ke stunting,” ujar Eni.
Menurut Eni, tim audit dari tenaga ahli tersebut akan menilai kondisi lingkungan dari mulai air bersih, jamban, hingga perilaku hidup bersih dan sehat KRS di desa tersebut.
“Diseminasi audit kasus stunting sudah dilakukan di Desa Cangkring lalu dibawa ke kabupaten,” terangnya.
Karena itu, imbuh Eni, Sekda turun memberi arahan kepada semua pihak terkait termasuk tim pendamping keluarga, supaya setelah diketahui dan berhasil, kemudian bisa diketuktularkan ke desa-desa lain. ***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
