SUARA CIREBON – Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kader PDIP menunda perjalanan untuk mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025.
Instruksi Megawati tersebut dipastikan bakal diikuti oleh Bupati Cirebon, H Imron. Kepastian menunda perjalanan menuju retret tersebut disampaikan Imron kepada sejumlah wartawan usai mengikuti serah terima jabatan Gubernur Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat, 21 Februari 2025.
Imron mengaku sudah mengetahui instruksi dari DPP PDIP tersebut. Setelah mengetahui instruksi DPP PDI Perjuangan pada malam hari, dirinya langsung berkomunikasi dengan DPD PDIP Jawa Barat.
Menurut Imron, komunikasi yang dilakukan dengan DPD PDIP ini terkait langkah yang akan diambil pascakeluarnya instruksi tersebut. Imron memastikan, dirinya akan tetap mengikuti instruksi partai.
“Saya langsung komunikasi dengan DPD dan saya tetap mengikuti instruksi partai,” ujar Imron.
Namun menurut Imron, dirinya belum berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait hal tersebut meskipun sudah ada rencana untuk berangkat bersama rombongan menuju Magelang.
“Saya belum berbicara (dengan Gubernur Jawa Barat, red) karena tadi saya duduknya dibelakang. Memang, (rencananya, red) berangkat bareng, tapi karena ada instruksi partai saya menunda,” kata Imron.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menegaskan, kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan akan mengikuti instruksi tersebut. Beberapa poin instruksi DPP PDIP juga harus diikuti oleh seluruh kader.
Menurut Ono, inti surat dari Ketua Umum PDIP sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang agar menunggu instruksi selanjutnya. Selama menunggu, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus standby dengan posisi handphone aktif.
“Kebetulan beliau-beliau ini menghadiri paripurna perdana Gubernur Jabar, sehingga ya mereka semua ada di sini, Pak Imron, Ibu Citra, Pak Tri dan Pak Ade tentunya beliau menunggu instruksi selanjutnya,” kata Ono.
Terkait batas waktu penundaan, Ono mengungkapkan, partainya tengah mengkaji aturan lainnya yang berkaitan dengan retret tersebut. Ono berharap, akan ada instruksi lanjutan secepatnya yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Ia meyakini, PDI Perjuangan memiliki berbagai macam pertimbangan, dan saat ini sedang melakukan kajian secara hukum terkait kegiatan retret tersebut.
“Dan PDIP selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal kepada rakyat,” terangnya.
“Dua hal tersebut mudah-mudahan ya DPP partai ibu ketua umum segera memberikan instruksi lanjutannya dan saya yakin beliau akan tegak lurus. Saya pastikan mereka tidak ikut rombongan kepala daerah lain yang informasinya dengan Pak Dedi Mulyadi akan secara bersamaan ke Magelang. Jadi empat kepala daerah ini di luar rombongan,” imbuhnya.
Ono menambahkan, dirinya akan mengawal instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan secara utuh. Termasuk kemungkinan adanya konsekuensi terhadap kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan.
PDI Perjuangan memiliki 13 kursi di Jawa Barat sehingga setiap kebijakan akan melibatkan DPRD. Selain itu, retreat juga tidak ada aturan perundangannya, sehingga pihaknya belum melihat konsekuensinya.
“Saya yakin Kang Dedi (Gubernur Jawa Barat) akan bertindak adil sesuai dengan komitmen awal terkait keadilan pembangunan,” ungkapnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
