SUARA CIREBON – Persaingan pengisian posisi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Cirebon semakin mengerucut. Seperti diketahui, saat ini posisi Sekda Kota Cirebon dijabat pegawai eselon II dengan status Penjabat (Pj).
Sejumlah nama yang dikabarkan bakal bersaing di antaranya, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cirebon, Arif Kurniawan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), Iing Daiman dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Agus Herdiyana.
Berbekal pengalaman sebagai Penjabat (Pj) Sekda di era kepemimpinan Pj Wali Kota Agus Mulyadi, Arif Kurniawan dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai peta birokrasi di Pemerintah Kota Cirebon.
Terkait visi manajerial, Arif menekankan pentingnya peran Sekretariat Daerah (Setda) sebagai jembatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyoroti perlunya memperjelas batasan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih urusan, seperti antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan pohon.
”Fungsi koordinasi di Setda harus ditingkatkan untuk memecah ego sektoral. Kita punya modal baik dari kepemimpinan Pak Edo (Wali Kota Cirebon, red) yang sudah mengguyubkan para kepala perangkat daerah, sehingga tidak bisa mengerjakan program berjalan sendiri-sendiri,” ujar Arif, saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin, 13 April 2026.
Terkait masalah klasik seperti banjir dan drainase, Arif menawarkan solusi lintas daerah. Ia menyadari bahwa persoalan sampah dan debit air di drainase Kota Cirebon sangat bergantung pada koordinasi dengan wilayah hulu di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.
“Soal ini, kita memang perlu kordinasi lintas daerah, sehingga persoalan banjir tidak lagi menjadi rutin tahunan,” katanya.
Arif juga memberikan penjelasan rinci terkait rencana relokasi sementara kantor Setda ke Grage City MalL. Menurut Arif, langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi penataan birokrasi, dengan jaminan efektivitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Arif mengungkapkan bahwa seluruh proses perpindahan tersebut telah melalui perhitungan matang yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Rencana ini sudah diperhitungkan sejak awal di dokumen APBD kita. Sekretariat Daerah sudah menganggarkan untuk proses perpindahan ini, termasuk perhitungan kebutuhan penunjang lainnya,” ujar Arif.
Meskipun sudah direncanakan, Arif mengakui adanya dinamika di lapangan, terutama terkait kenaikan harga beberapa material kebutuhan renovasi di lokasi baru. Salah satunya adalah biaya penyekatan ruangan yang fluktuatif mengikuti harga pasar.
“Memang tidak dipungkiri ada beberapa kebutuhan yang muncul kemudian akibat perpindahan ini. Misalnya, kebutuhan penyekatan ruangan, di mana harga bahan bakunya saat ini sedang naik. Hal-hal seperti itu yang di luar perhitungan awal, namun proses perpindahan tetap berjalan,” tambahnya.
Saat ini, proses relokasi masih terus berjalan. Arif menyebut, Pemkot telah menyiapkan anggaran sebesar Rp700 juta untuk memastikan transisi kantor pemerintahan ke mal tersebut, dapat terlaksana tanpa mengganggu jalannya birokrasi.
“Anggaran sebesar Rp700 juta sudah kami siapkan. Ini masih dalam proses, dan kami berupaya semaksimal mungkin agar efisiensi anggaran operasional di tempat baru tetap terjaga,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, Arif berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus memberatkan pelaku usaha kecil dengan kenaikan tarif pajak. Strateginya fokus pada optimalisasi data wajib pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.
”Kita tidak perlu menaikkan tarif. Fokus kita adalah mengejar piutang PBB melalui rekon data dan mengoptimalkan pajak hotel serta resto. Selain itu, parkir harus mulai didigitalisasi seperti di Surabaya untuk mencegah kebocoran,” jelasnya.
Ia juga berencana melakukan “monetisasi aset” dengan mengategorikan aset daerah menjadi zona merah, kuning, dan hijau guna memastikan aset yang diam bisa disewakan dan menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Menyambut proyek strategis nasional, Arif memposisikan Kota Cirebon sebagai hub atau etalase depan kawasan Rebana. Mengingat fasilitas hotel dan restoran yang lengkap, ia membidik para ekspatriat dan pelaku bisnis untuk menjadikan Cirebon sebagai pusat akomodasi dan kantor pemasaran.
“Kota Cirebon punya 150 hotel dan 500 kafe. Kita tawarkan diri sebagai pusat head office dan distribusi pemasaran bagi kawasan Rebana,” tambahnya.
Salah satu poin paling progresif dalam visinya adalah transparansi anggaran. Arif merancang program Dashboard Cirebon Open Budget APBD yang bertujuan memudahkan masyarakat memantau penggunaan uang rakyat dengan bahasa yang sederhana.
Melalui aplikasi ini, masyarakat nantinya bisa melihat lokasi proyek fisik, penggunaan dana pokok pikiran (pokir) dewan, hingga agenda perjalanan dinas pejabat.
”Rakyat adalah majikan kita karena kita digaji oleh mereka. Masyarakat wajib tahu ke mana uang APBD itu dialokasikan, bahkan hingga agenda harian kepala dinas dan wali kota,” tegas Arif.
Arif menegaskan komitmen untuk menjaga netralitas ASN dan profesionalisme birokrasi, terutama dalam mengawal visi-misi kepala daerah terpilih di masa mendatang tanpa terseret arus politik praktis.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
