SUARA CIREBON – Forum Perangkat Daerah (FPD) mendorong agar Pelabuhan Cirebon kembali diaktifkan.
Usulan tersebut disampaikan Bulog Cirebon dalam rapat perencanaan tahun 2027 yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Kamis, 26 Februari 2026.
Rapat yang menjadi bagian dari penyusunan rencana kerja DKUKMPP tahun 2027 itu, turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bulog Cirebon, Pelindo, serta perwakilan perguruan tinggi.
Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan forum perangkat daerah digelar untuk menyinkronkan program kerja melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Pihaknya juga melibatkan penggiat koperasi, pelaku UMKM, dan forum PKL untuk menyempurnakan program yang akan dijalankan.
Dalam forum tersebut, Kepala Bulog Cirebon mengusulkan agar Pelabuhan Cirebon direaktivasi guna mendukung kelancaran distribusi pangan.
Pasalnya, Bulog mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk memeratakan distribusi beras ke sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan dan Sumatera.
Selama ini, pengiriman beras dari wilayah Cirebon dan sekitarnya harus melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Kondisi tersebut dinilai kurang efisien dari sisi waktu dan biaya logistik.
“Jika pengiriman bisa dilakukan melalui Pelabuhan Cirebon, tentu akan lebih cepat dan lebih murah dari sisi biaya,” ungkap Iing.
Iing menyampaikan, hasil forum perangkat daerah ini akan dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan daerah, termasuk terkait usulan reaktivasi pelabuhan.
“Nanti kami akan menyampaikan ke pimpinan beberapa rekomendasi, salah satunya bagaimana keberadaan Pelabuhan Cirebon itu bisa direaktifasi kembali,” tegasnya.
Selain isu distribusi pangan, perguruan tinggi juga menyampaikan sejumlah gagasan, di antaranya pemanfaatan limbah hasil kelautan dan perikanan yang selama ini belum optimal.
Limbah tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis tinggi apabila dikelola dengan baik dan terintegrasi dengan program perangkat daerah terkait.
“Limbah-limbah hasil kelautan, perikanan itu banyak dibuangkan sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi,” tandasnya.
Melalui forum ini, DKUKMPP berharap terbangun kolaborasi yang kuat antarinstansi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat sektor koperasi, UMKM, perdagangan, serta perindustrian pada 2027 mendatang.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
