by

Dewan Minta Pemkab Serius Tangani Sektor Pertanian

KABUPATEN CIREBON, SC- Kabupaten Cirebon sampai saat ini masih menjadi langganan banjir, terutama pada sektor pertanian. Oleh karena itu, selain bantuan juga dibutuhkan tindakan serius dari pemerintah daerah guna menanggulangi masalah tersebut.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno, terkait sektor pertanian di wilayah barat Kabupaten Cirebon yang masih menjadi langganan utama banjir. Meski tak menampik musibah merupakan faktor alam, namun menurutnya, perlu penanganan serius guna mengatasi hal tersebut.

“Mesti ada kesiapan dan pembenahan untuk sektor pertanian. Pertama adalah di wilayah barat yang memang strategis dan dilewati oleh Bendung Rentang dan Jatigede,” kata Cakra kepada Suara Cirebon, Senin (22/2/2021).

Sebagai catatan, pihaknya kerap memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan air ketika musim hujan tiba. Khususnya, lanjut Cakra, berkaitan dengan perbaikan infrastruktur.

“Karena (negara) kita hanya mengenal dua musim. Di saat musim hujan seperti ini debit air cukup tinggi, sementara kita sendiri tidak bisa mempersiapkan infrastrukturnya, mulai dari irigasi, embung dan lain sebagainya,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta dinas terkait lebih tanggap sehingga sektor pertanian perlahan dapat terselamatkan dari musibah gagal tanam ataupun gagal panen. Air, kata dia, jangan hanya dibuang ke laut, namun harusnya ditampung terlebih dahulu.

“Karena di wilayah barat ini di saat musim hujan kebanjiran, di saat musim kemarau kekeringan. Dan ini, alhamdulillah sudah terbantu oleh (Waduk) Jatigede, dan saya rasa ini belum ada sikap yang memang sangat serius oleh dinas,” ujarnya.

Ia menyebutkan, beberapa titik lokasi di Kabupaten Cirebon berpotensi menjadi embung, termasuk di di wilayah Kedungdalem.

“Tinggal normalisasi infrastrukturnya. Ada di daerah perbatasan Majalengka juga. Dan ini, mestinya ada keseriusan termasuk wilayah tengah juga kalau saya amati air itu langsung tidak termanfaatkan,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu mengakui, banjir tahun ini memang ini debit airnya cukup deras. Awal tahun 2021, kata dia, mau tidak mau untuk penanganan banjir harus disiapkan.

Ia menyarankan, dinas terkait untuk memberikan arahan ke PPL atau penyuluh, agar para petani mau memanfaatkan adanya asuransi usaha tani padi (AUTP). Sebab, musibah apapun yang dapat menyebabkan kegagalan terhadap pertanian padi tidak dapat diprediksi.

“Jadi manakala terjadi seperti ini, bisa diklaim. Dan asuransinya juga tidak terlalu besar, per hektare sekitar Rp36.000, ada subsidi dari pemerintah. Tapi, kan manfaatnya bagi petani, di saat ada musibah seperti ini bisa mengcover kerugian-kerugian,” paparnya.

Yang ketiga, sambung Cakra, berkaitan dengan kesiapan juga. Sebagai satu catatan kepada dinas,kata dia, belum lama ini gejolak masalah pupuk juga terjadi.

“Nah ini juga menjadi PR, sehingga kedepan yang namanya penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK)  ini mestinya harus jauh-jauh hari,” katanya.

Selain itu, ia mengaku, jauh-jauh hari sudah meminta agar perda LP2B yang merupakan turunan dari Perda RTRW segera ditetapkan. Sebab, lahan pertanian seluas 40 ribu hektare yang tertuang dalam Perda RTRW masih belum diperjelas secara rinci di mana saja lokasinya.

“Itu juga mestinya sesegera mungkin, karena satu kepastian payung hukum terhadap para petani untuk melindungi lahan-lahan yang produktif. Jangan sampai lahan yang produktif ini dialihfungsikan,” tegasnya.

Tetapi hal tersebut juga, kata dia, ada  konsekuensi bagi pemerintah daerah melalui dinas terkait. Sebab, lahan yang nanti akan di-Perda-kan sebagai turunan Perda RTRW tersebut harus mendapatkan konpensasi.

“Ya berkaitan dengan fasilitas, terkait dengan kemudahan dan sebagainya. Termasuk, syukur-syukur bebas pajak. Artinya ada konpensasi seperti itu dan itu salah satunya,” katanya.

BACA JUGA: 2.944 Hektare Lahan Pertanian Gagal Tanam

Hal tersebut, menurut dia, merupakan usul secara pribadi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Namun, ia juga mengakui, sampai saat ini juga pihaknya masih belum membahas secara urgent.

“Karena Cirebon merupakan lumbung beras untuk wilayah stok Jawa Barat. Lahan-lahan produktif harus kita jaga, karena untuk kelanjutan dan untuk anak cucu kita,” pungkasnya. (Joni)

Comment