Dalam evaluasi yang dilaksanakan di ruang Paseban Kantor Setda Kabupaten Cirebon itu, Wahyu mengaku sengaja mengumpulkan para kepala SKPD untuk melakukan evaluasi kinerja.
Dalam kegiatan tersebut, ada empat poin pokok pembahasan yang dilakukan bersama para kepala SKPD tersebut.
“Ada beberapa pokok bahasan kita dalam evaluasi ini, salah satunya terkait dengan progres penyerapan anggaran dan pendapatan. Sehingga posisinya seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan dalam percepatan-percepatannya,” kata Wahyu Mijaya.
Ia mengatakan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi pembahasan dalam rapat evaluasi tersebut. Karena, jika dilihat dari evaluasi triwulan kemarin, belum ada data yang memuaskan.
“Data SPM kita pada triwulan kemarin belum menggembirakan, sehingga jadi bagian evaluasi yang kita lakukan supaya lebih baik lagi di triwulan berikutnya,” paparnya.
Selain itu, lanjut Wahyu, kondisi aparatur di lingkungan Pemkab Cirebon juga menjadi fokus pembahasan.
Ia menegaskan, ingin melihat tentang kompetensi para aparatur dan kekosongan jabatan serta pembahasan terkait tindak lanjut rekomendasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
“Alhamdullilah Pemkab Cirebon mendapatkan WTP ke-9 kali, tetapi ada beberapa rekomendasi yang kita tindaklanjuti. Poin-poin itu nantinya yang harus ditindaklanjuti,” tukasnya.
Disinggung soal Indeks Reformasi Birokrasi, Wahyu menyebut pihaknya masih fokus pada empat poin yang dilakukan evaluasi. Setelah itu, berlanjut ke poin-poin yang menjadi sasaran inti.
“Contohnya, rekomendasi BPK jangka waktu 60 hari kerja harus selesai, kemudian ada beberapa jangka waktu yang harus diselesaikan juga terkait beberapa permasalahan selama ini,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
