Bukan Hanya Dikejar Bencana, Juga Berhadapan dengan Masalah Air
CIREBON, SC- Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Cirebon merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Karena, penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah atau satu instansi saja yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Demikian disampaikan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lili Kurniawan saat menghadiri pengukuhan FPRB Kabupaten Cirebon, Jumat (25/10/2019).
“Kita butuh dukungan dari semua pihak, karena bencana urusan kita bersama. Jawa Barat dalam kacamata BNPB merupakan provinsi nomor satu yang ancaman (bencana) nya paling tinggi. Dari risikonya, jabar menjadi tempat-tempat yang mempunyai risiko paling tinggi diseluruh indonesia. Ada 12 ancaman bencana di Jabar, termasuk di Kabupaten Cirebon,” ujar Lili Kurniawan.
Menurutnya, FPRB juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah. Bencana, kata Lili, aspeknya cukup luas karena ada masalah-masalah yang terkait sosial, ekonomi, budaya, kearifan lokal dan sebagainya. “Kita sudah memulai dengan partisipasi masyarakat pada tahun 2016, kita mempunyai gerakan pengurangan risiko bencana yang kita inisiasi dengan membuat sekolah sungai, sekolah gunung dan sekolah laut. Ancaman Indonesia ke depan tidak hanya dikejar bencana saja tapi nanti kita akan berhadapan dengan masalah air. Makanya dari sekarang perlu kita bicarakan,” terangnya.
Untuk itu, dia mengajak FPRB untuk membuat sungai-sungai, khususnya di Kabupaten Cirebon, menjadi tempat yang ramah untuk anak-anak. Air sungai bersih dan bisa dimanfaatkan untuk berenang, berwisata, bercengkerama dengan keluarga bahkan bisa untuk mandi dan minum. “Sungai-sungai di sini prediksi saya mengalami kerusakan. Ini harus kita kembalikan lagi fungsinya,” ujarnya.
Dikatakan Lili Kurniawan, masalah air juga menjadi masalah serius yang saat ini masih belum dirasakan. Ke depan, lanjutnya, masalah air juga akan menjadi masalah utama bagi masyarakat. “Forum ini tempat kita bersama, tempat di mana semua masyarakat, pelaku penanggulangan bencana ada di dalam forum ini,” papar Lili Kurniawan.
Setelah terbentuk dan dikukuhkannya FPRB dengan rencana aksinya ke depan, diharapkan FPRB bisa menjadi mitra strategis BPBD untuk memastikan pembangunan di daerah yang berbasis pada risiko pengurangan bencana. Dengan empat pendekatan, yaitu aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek anggaran dan aspek pemberdayaan masyarakat. Proses inisiasi terbentuknya FPRB di daerah masih terus berlangsung. Sebanyak 25 Provinsi dan 74 Kabupaten dan Kota yang sudah memiliki FPRB. (Islah)
