FHPTK Hari Ini Kumpulkan Forum Kecamatan Bahas Rencana Aksi
PENGABDIAN honorer selama puluhan tahun dalam mengajar dan mendidik serta menjalankan visi dan misi pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sudah tidak relevan dengan fakta di lapangan. Guru-guru honorer jauh dari kata sejahtera dan pemerintah kurang menghargai dan terkesan diskriminatif terhadap guru honor
SUMBER, SC – Ribuan guru honorer di Kabupaten Cirebon merasa telah dizalimi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Pejabat Pemerintah dinilai hanya memberikan PHP alias pemberi harapan palsu. Janji menangkat kesejahteraan guru honorer hanya isapan jempol.
Nurul Kamal, guru di SDN di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon mengaku guru honores seperti dirinya sudah biasa di-PHP-in pemerintah. Makanya tidak heran jika Pemkab Cirebon baik, Bupati, Dewan, Dinas Pendidikan dan BKPSDM tidak serius memperjuangkan kesejahteraan guru honorer.
“Menurut pendapat saya dengan honor sekitar Rp250.000 sampai Rp300.000 per bulan sangat tidak manusiawi. Saya kira pemerintah sudah zalim terhadap guru-guru honor,” kata Nurul Kamal kepada Suara Cirebon, Kamis (28/11/2019).
Buktinya, jalur CPNS tertutup buat guru honorer, jalur P3K sudah tidak ada kejelasan. Terakhir, janji Pemkab memberikan honor dari dana APBD juga tidak bisa terealisasi, karena Perbup sebagai turunan Perda honorer belum jadi. Para guru memaklumi para pejabat banyak kesibukan sehingga lupa atas nasib honorer.
“Pengabdian honorer selama puluhan tahun dalam mengajar dan mendidik serta menjalankan visi dan misi pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sudah tidak relevan dengan fakta di lapangan. Guru-guru honorer jauh dari kata sejahtera dan pemerintah kurang menghargai dan terkesan diskriminatif terhadap guru honor,” tegas Kamal.
Jika pemerintah serisu, seharusnya formasi guru di CPNS jalur umum ditunda. Lebih baik guru-guru honor yang termasuk kategori 2 diselesaikan terlebih dahulu semua menjadi PNS.
“Menurut saya kebijakan Pemerintah sudah tidak pro honorer, tidak adil dan sangat diskriminatif. Pendidikan itu sangat penting dalam membentuk generasi penerus bangsa. Mendidik itu sangat berat di zaman teknologi informasi dam revolusi industri 4.0 sehingga tantangan pun lebih kompleks,” tandas Kamal.
Kendati kerap mendapat harapan palsu dari Pemkab Cirebon, namun para guru dan tenaga honorer Kabupaten Cirebon masih melihat secercah harapan dari sosok Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi. Setidaknya, harapan itu muncul ketika Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK), Soleh bertemu Bupati Cirebon untuk mengagendakan audeinsi kelanjutan Perda honorer.
“Tadi (kemarin) siang sudah ketemu dengan Pak Bupati (membahas audiensi), tapi Bupati minta sekalian dipertemukan dengan Anggota Dewan. Nah ini sinyal bagus nih, ada respons dari bupati,” ujar Soleh, Kamis (28/11/2019).
Menurut Soleh, dalam pertemuan dengan Bupati nanti, pihaknya akan menanyakan kebenaran kabar telah dibuatnya Perbup honorer. Pasalnya, sepengetahuan dirinya Raperda honorer itu sudah diundangkan sekira lebih dari satu tahun lamanya.
Bukan dua bulan seperti yang disampaikan Anggota Dewan dari Ketua Komisi IV, Rasida Edi Priatna di media massa.
“Karena awalnya pernah minta dibuatkan draf raperdanya, tapi tiba-tiba kita tidak diikutsertakan dalam pembuatannya. Makanya sekarang kita enggak neko-neko, kita hanya ingin tahu hasilnya (pembuatan perbup) seperti apa,” tutur Soleh.
Untuk itu, sebelum rencana audiensi teragendakan, besok (hari ini) para ketua FHPTK Kecamatan akan berkumpul dan menggelar rapat di SDN 1 Sumber.
“Besok mau menampung aspirasi dulu dari para ketua forum honorer kecamatan. Memang mayoritas menginginkan aksi turun ke jalan. Ketua, sekretaris dan bendahara menghendaki turun ke jalan sebagai bentuk aksi kita yang sering di-PHP-in,” tukasnya. Rapat tersebut, imbuh Soleh, guna membahas persiapan aksi dan audiensi dengan Bupati Cirebon yang akan difasilitasi oleh ajudan Bupati. “Insya Allah (FHPTK) yang datang jumlahnya ribuan,” ungkapnya. (Islah)
