CIREBON, SC- Mahasiswa gabungan dari organisasi kemahasiswaan (ormawa) Cabang Cirebon antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bertandang ke Balaikota Cirebon. Mereka melakukan audiensi dengan Walikota Cirebon, Drs H Narshrudin Azis SH.
Audiensi yang dilakukan ketiga ormawa tersebut guna menindaklanjuti atau mem-follow up aksi yang pernah dilakukan mereka yakni persoalan sampah dan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Cirebon.
“Audiensi tadi adalah follow up daripada aksi yang kita gaungkan, waktu dua minggu terakhir. Berkaitan dengan RTH dan pencemaran lingkungan di Kota Cirebon,” kata Imam Muslim, selaku koordinator dari PC PMII Cirebon kepada Suara Cirebon usai beraudiensi dengan walikota, Senin (13/1).
Berita Terkait
Menurutnya, terkait persoalan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sangat mendukung sekali dan menunggu gebrakan dari para mahasiswa. “Pemkot sangat welcome dengan kita, sangat menunggu gebrakan dari kami mahasiswa yang notabenenya sebagai agen control of social,” katanya.
Selain itu, Imam menjelaskan, akan ada pertemuan kembali dengan pemkot) yakni akan membahas tentang penghijauan di Kota Cirebon. “Masih ada pertemuan berikutnya, yang akan membahas tentang program penghijauan, atau menciptakan biopori dari para siswa dan mencoba menyemai tanaman dari bibit,” lanjut Imam.
Imam mengatakan, ke depan Kota Cirebon akan menjadi kota metropolitan dan itu perlu dikonsep dengan matang. Karena pihaknya menginginkan Kota Cirebon menjadi kota yang bersih.
Senada disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Cirebon, Bambang. Menurutnya, audiensi dengan walikota menjadi langkah yang baik untuk masyarakat, namun tetap membutuhkan catatan yang penting bahwa pemerintah harus memiliki target yang jelas.
“Itu hal yang bagus untuk masyarakat. Akan tetapi kita juga perlu catatan penting. Pemerintah harus memiliki target, karena kita ini tidak berbicara tentang satu tahun, tapi melihat situasi dan dinamika di lapangan,” katanya.
Bagi Bambang, terkait RTH dan berkaitan dengan sampah harus terus di-update, sehingga hal ini harus selalu dikawal oleh seluruh stakeholders masyarakat atau pemerintah.
“Persoalan sampah dan RTH kami harus terus update setiap saat. Ini kan harus kita selalu kawal. Tetapi penyampaian dari Pak Wali minta waktu satu tahun untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini,” katanya.
Pihaknya tetap untuk meminta kejelasan kepada walikota agar dalam jangka waktu satu tahun harus ada progres di setiap triwulan. Tujuannya agar benar-benar memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. (M Surya)
