Selain itu, para konstituen mengeluhkan infrastruktur jembatan penyebrangan yang berada di Kelurahan Larangan harus segera dinaikkan. “Infrastruktur juga yah, khususnya jembatan yang ada di Larangan kelihatannya memang harus dinaikkan sedikit, agar air gak naik ke kita. Salurannya juga banyak yang macet, jadi harus dikeruk lagi,” katanya.
Ia mengakui memang butuh beberapa bantuan-bantuan dari pemerintah daerah untuk bisa menuntaskan program-program tersebut. Tak hanya itu, persoalan kebijakan pemerintah menjadi keluh kesah masyarakat dapil II Kecamatan Harjamukti, seperti BPJS dan lainnya.
“Untuk PKH penerima bantuan yang salah sasaran, itu juga banyak terjadi dan saya sampaikan kepada masyarakat bahwa tahun ini ada pendataan ulang untuk penerima bantuan PKH,” ujar Fitria yang kini menjabat wakil ketua DPRD Kota Cirebon.
Baca Juga : Polisi Amankan Pelaku Ilegal Logging
Reses yang dihadiri oleh ratusan masyarakat, pengurus, kader dan simpatisan PDIP ini juga dihadiri oleh Dinas Kesehatan yang diwakili kepala Puskesmas Larangan dan Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik (DKIS) Kota Cirebon.
“Selesai reses ini, semua usulan-usulan dari masyarakat akan kita tampung dan teruskan kepada eksekutif agar menjadi program, dan saya akan titip kepada walikota agar semua usulan wajib diakomodir. Kami dari PDI Perjuangan akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat,” tegasnya. (M Surya)
