CIREBON, SC- Anggaran yang ideal untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) masyarakat terdampak Covid-19 selama 4 bulan adalah sekira Rp180 miliar. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi meminta Pemkab Cirebon menyediakan anggaran tersebut untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.
Menurutnya, anggaran JPS dampak Covid-19 memang cukup besar. Hal itu, karena sesuai data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon masih ada 90 ribu KK yang belum terdata. Mereka adalah 26 ribu KK masuk keluarga miskin baru, dan 64 ribu KK belum terfasilitasi bantuan pusat maupun provinsi.
Dia menjelaskan, yang membuat sulit adalah karena sampai saat ini Pemkab Cirebon belum bisa menghitung berapa jumlah pasti kategori masyarakat miskin baru. Padahal, pembatasan sosial yang mencakup semua sektor, akan membuat pekerja informal tidak bisa mencari penghasilan. Terlebih, ketika pembatasannya masif dilakukan, Luthfi khawatir hal itu bisa menimbulkan chaos dan darurat sipil tidak bisa dihindarkan.
“Prediksi BIN itu akhir Juli besok puncak-puncaknya di atas 100 ribu kasus. Ini karena mobilisasi masa yang diprediksi akan tinggi jelang lebaran. Kalau pusat diangka 100 ribu kasus, Kabupaten Cirebon bisa diangka 5 ribu-an kasus. Ini yang harus kita fikirkan bersama,” terang Luthfi.
Baca Juga: Pemdes Tegalkarang Gerak Cepat Tangani Covid-19
Oleh karenanya, pemkab harus mempunyai cadangan anggaran yang pasti dan memadai. Hal itu penting agar saat diperlukan karena terjadi hal-hal yang darurat, Pemkab sudah siap. Untuk itu, dirinya mendorong dewan dan semua SKPD untuk mengencangkan ikat pinggang dan membuat skala prioritas.
Khusus untuk DPRD, ia ingin agar anggaran yang tidak urgen dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun sampai saat ini pihaknya masih menunggu tim TPAD untuk mengetahui alokasi anggaran yang didorong untuk di refocusing. “Tapi yang paling besar memang untuk JPS, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah muncul nilai fixnya,” papar Luthfi.
Selain itu, sambungnya, agar Pemkab Cirebon mampu mengatasi persoalan covid-19, maka setiap OPD harus jeli membuat perencanaan kembali. Karena anggaran setiap OPD akan dipotong sesuai dengan kebutuhan. Namun secara pribadi, Luthfi mengaku sepakat jika tahun ini pekerjaan fisik, pengadaan, ataupun perjalanan dinas setiap OPD dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Baca Juga: Pengusaha Jual Beras Separuh Harga
Intinya, imbuh Luthfi, langkah apapun harus ditempuh untuk mencegah mewabahnya virus Corona di Kabupaten Cirebon. Termasuk meniadakan kegiatan sejumlah proyek fisik. “Bila perlu, tahun ini tidak usah ada proyek lah, alihkan saja untuk penanganan Covid-19. Kesehatan dan nyawa masyarakat Kabupaten Cirebon lebih penting dari apapun,” ungkapnya. (Islah)
