KEJAKSAN, SC- Komisi II DPRD Kota Cirebon, Fraksi PDI Perjuangan, Beny Sujarwo mengaku tidak mempersoalkan pergeseran atau realokasi anggaran yang dicanangkan Pemkot untuk penanganan Covid-19.
“Alokasi anggaran tersebut, harus kita lihat dulu kegiatan-kegiatannya seperti apa, jika yang sifatnya tidak terlalu mendesak, seperti halnya kegiatan kunjungan, harus dilakukakn pergeseran atau alokasi anggaran. Tapi jika kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat, saya rasa tidak masalah, karena bagaimanapun penanganan Covid-19, menyangkut hajat hidup orang banyak,”katanya.
Beny menegaskan, perlu adanya tindakan bermanfaat dalam menyelamatkan masyarakat dari serangan wabah Covid-19 yang melanda di berbagai wilayah, tak terkecuali di Kota Cirebon.
Berita Terkait
“Saya melihat secara pribadi, dari total anggaran sebesar Rp34 miliar, kalau dialokasikan untuk jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp3,2 M masih terlalu kecil untuk penanganan masyarakat yang terdampak Covid19, karena ini hanya untuk kurang lebih 5.300 kepala keluarga,” ujar Beny kepada Suara Cirebon ketika ditemui di ruangannya, Selasa (21/4/2020).
Baca Juga: At-Taqwa Gelar Tarawih Sesuai Protokol Kesehatan
Padahal, menurut dia, masyarakat miskin baru atau yang terdampak Covid-19 sangat banyak. Sehingga, kata Beny, anggaran yang dialokasikan untuk JSP tersebut harus besar. Bahkan, dirinya mengaku akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas realokasi anggaran penanganan Covid-19 tersebut.
“Kami akan memanggil mereka kembali untuk merubah program-program dalam menangani Covid-19 ini. Karena seperti kita ketahui, JPS dari provinsi (Jabar) untuk Kota Cirebon sangat kecil sekali. Kalau ditambah 5.300, totalnya sekitar kurang lebih menjadi 6.000 kepala keluarga yang menerima bantuan (baik dari pemkot maupun dari provinsi),” paparnya.
Baca Juga: Setuju Pusdiklatpri Jadi Tempat Penanganan Covid-19
Padahal, lanjut Beny Sujarwo, masyarakat Kota Cirebon yang terdampak akibat Covid19 sangat banyak. Menurut perhitungan dia, seharusnya masyarakat yang menerima JPS tersebut sekitar 30.000 kepala keluarga.
“Jadi anggaran untuk jaring pengaman sosial ini harus dikisaran angka Rp25 M,” pungkasnya. (Syaeful)
