Oleh : Husein Fauzan Putuamar
*)Staf Pengajar pada STIKes Cirebon
KELUARGA Berencana (KB) di Indonesia pada awalnya diprakarsai sekelompok kecil masyarakat yang peduli terhadap perencanaan keluarga. Kemudian, sekitar tahun 1953, aktivitasnya semakin mengkristal hingga berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 1957.
Untuk mengelola Program KB yang lebih serius, pada tahun 1968 pemerintah membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Lembaga ini tidak berlangsung lama, hingga pemerintah kemudian membentuk sebuah institusi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1970, sebagai institusi pemerintah non departemen yang bertugas mengkoordinasikan Program KB secara nasional. Sejak itu, KB di Indonesia mulai dirancang sebagai salah satu program pemerintah. Dari sinilah pemerintah mulai mencurahkan perhatian pada persoalan kependudukan.
50 tahun yang lalu tepatnya 29 Juni 1970, BKKBN (sekarang: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mendapat legitimasi mengkoordinasikan upaya merubah sikap, prilaku, norma, dan budaya, dari keluarga besar menjadi keluarga kecil, sebagai salah satu prasyarat dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Waktu itu, KB termasuk katagori program yang masih dianggap aneh, tabu, sulit dan belum diterima oleh sebagian besar masyarakat. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan program, KB mulai diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan lain. Seperti, KB diintegrasikan dengan kesehatan melaui kelompok penimbangan (pokbang), KB dengan perkebunan melalui pemberian pohon kelapa hibrida bagi akseptor lestari, KB dengan ekonomi melalui usaha peningakatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA), dan lain-lain. Dengan harapan, upaya integratif yang semakin sinergis itu mendapatkan pengakuan dan komitmen dari semua lapisan masyarakat.
Program KB sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan, memiliki implikasi yang tinggi terhadap pembangunan kependudukan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu, Program KB memiliki posisi strategis dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran dan pendewasaan usia perkawinan (secara kuantitatif), maupun pembinaan ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga (secara kualitatif) dalam mewujudkan keluarga yang kecil dan sejahtera. Sehingga tidak aneh, apabila KB diposisikan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan bangsa. Sebab, apabila KB tidak berhasil, akan berimplikasi negatif terhadap sektor pembangunan lain seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sector lainnya.
Pada waktu itu, kondisi lingkungan strategis cukup kondusif, khususnya dinamika kehidupan ekonomi dan politik yang relatif stabil, serta kekuatan pemerintah yang memberikan peluang besar kepada BKKBN untuk mengembangkan manajemen strateginya secara optimal. Para aktor politik, dan sosial digerakan untuk dapat memainkan peran secara aktif dan akomodatif sesuai dengan job masing-masing.
Secara sistematis dan rasional, BKKBN telah berhasil meyakinkan pimpinan negara, untuk memosisikan KB menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Presiden secara konsisten telah memperlihatkan keberpihakannya untuk memobilisasi berbagai dukungan untuk keberhasilan program. Komitmen politis itu telah memperkuat pendekatan teknis administratif dan pendekatan kultural untuk membangun KB secara bertahap (waktu itu sistem pemerintahan masih sentralistik). Sebut saja, dukungan Mendagri (menteri dalam negeri) yang memiliki kekuatan besar dalam sistim birokrasi di Indonesia, dengan kewenangan dan peranannya dalam mengendalikan garis komando kepada para gubernur, bupati/ walikota sampai camat dan kepala desa (kuwu) atau lurah. Sehingga KB ditetapkan sebagai salah satu dari 10 sukses pembangunan daerah.
Penghargaan dari setiap keberhasilan aktivitas program, pada acara-acara khusus langsung disampaikan dan dikomunikasikan oleh presiden sebagai pimpinan tertinggi negara, dengan tujuan untuk memosisikan peran pengelola program dengan bangga dan terhormat. Ternyata hal itu mampu mengungkit partisipasi masyarakat dalam program KB. Selain itu, dikembangkan pula berbagai inovasi kegiatan dengan mengemas program agar tetap dapat tampil dengan segar dan berjalan selaras dengan isu pembangunan nasional.
