Dede: Tidak Ada Alasan yang Memberatkan untuk Terus Bergabung
KABUPATEN CIREBON, SC- Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK) PGRI Kabupaten Cirebon akan membentuk struktur keorganisasian sendiri. FHPTK memilih untuk mandiri dan “bercerai” dari keanggotaan PGRI Kabupaten Cirebon. Pasalnya, induk organisasi guru tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan FHPTK.
Pengurus FHPTK Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon, Dede Juhadi mengatakan, sebagai orang tua FHPTK, PGRI dinilai tidak memperjuangkan nasib honorer seperti yang digaungkan FHPTK selama ini yang konsen memperjuangkan honorer.
“Jadi buat apa kita bergabung. Kita nyatakan keluar, lebih baik kita berjuang sendiri,” kata Dede.
Padahal, menurut Dede, selain kinerja, dari segi materi honorer selalu dilibatkan. Yakni ada iuran FHPTK yang masuk ke PGRI. Setiap bulan, honorer memberi iuran sebesar Rp10 ribu. “Setiap bulannya kita keluarkan Rp10 ribu. Tapi mana hasilnya, tidak ada. Makanya, kita kecewa dan memilih cerai dari PGRI,” tukas Dede.
Meski saat ini PGRI Kabupaten Cirebon sudah ada pergantian kepengurusan, kata Dede, namun ternyata tidak ada program yang memperjuangkan kesejahteraan honorer. Bahkan, mulai dari tataran Pengurus Besar (PB) hingga daerah sama saja, PGRI tidak pernah memperjuangkan honorer.
“Kita tahu itu dari orang kementrian sendiri,” tandas Dede.
Faktanya, lanjut Dede, sejauh ini tidak ada anggaran kesejahteraan dan kebijakan yang berpihak kepada honorer. padahal, 6675 honorer di Kabupaten Cirebon punya andil besar untuk daerah dan PGRI. “Kebijakan apa yang dihasilkan, nol besar. Tidak ada yang berpihak pada honorer. Untuk anggaran saja, tidak ada yang diusulkan ke kementrian. Keterangan ini bisa kami buktikan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Dede.
Dia mencontohkan, PGRI yang visinya sejalan dengan forum honorer untuk skala wilayah III Cirebon hanya ada di Kabupaten Kuningan. Menurutnya, di Kabupaten Kuningan PGRI berperan karena ada anggaran untuk honorer dari kementrian.
“Mata anggaranya bunyi karena ada upaya. Honorer di (Kuningan) sana diperjuangkan oleh PGRI,” jelasnya.
BACA JUGA: Pembahasan Perbup Honorer Alot
Dijelaskan Dede, dalam waktu dekat FHPTK akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI. Semua proses rencana RDP itu dilalui secara mandiri, tanpa campur tangan dan peran dari PGRI. Makanya, sambung Dede, tidak ada alasan yang memberatkan untuk terus bergabung bersama PGRI.
“Ngapain kita terus bergabung dengan PGRI. Toh PGRI-nya saja meninggalkan kita,” tandasnya.
Terpisah, ketua FHPTK Kabupaten Cirebon, Sholeh Abdul Gofur, membenarkan adanya wacana keluar dari PGRI. Namun, pernyataan yang disampaikan pengurus kecamatan tersebut tidak serta merta FHPTK akan langsung keluar dari PGRI. “Memungkinkan wacananya seperti itu. Kita ingin melihat sejauh mana keseriusan PGRI,” ujar Sholeh.
BACA JUGA: Draf Perbup Honorer Diterima Bupati
Menurutnya, apa yang disampaikan pengurus Kecamatan Tengahtani itu merupakan sebuah luapan harapan agar PGRI tidak hanya dalam bentuk narasi saja mengasihani perjuangan FHPTK. Lebih jauh, ia ingin agar ada totalitas dari PGRI. “Tapi memang kami ingin mendaftarkan organisasi kita (FHPTK) ke Menkumham. Karena selama ini organisasi kita belum didaftarkan,” paparnya. (Islah)
