KABUPATEN CIREBON, SC- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon masih terus berupaya mencari Hotel untuk dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri pasien positif Covid-19 yang tanpa gejala atau OTG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni, mengatakan, sejauh ini pihaknya masih belum mendapatkan hotel yang bersedia dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien positif Covid-19. “Kita masih mencari, mudah-mudahan mendapatkan solusinya,” kata Enny Suhaeni, Selasa (29/9/2020).
Enny menjelaskan, kebutuhan hotel itu menyusul adanya rencana isolasi mandiri yang difokuskan disatu tempat. Nantinya, tempat tersebut hanya untuk pasien yang virolognya tinggi dan pasien yang rumahnya berada di lokasi padat penduduk serta bagi pasien yang tidak disiplin. “Jadi tidak semua yang positif harus isolasi disatu tempat. Tapi kalau bisa isolasi mandiri di rumah ya di rumah saja, nanti kan satgasnya itu ada sampai RT RW. Nanti RT dan RW itu yang harus aktif,” kata Enny.
Ia menjelaskan, kesulitan pihaknya mencari hotel lebih disebabkan karena saat ini hunian hotel sudah mulai ramai dan penuh. Mengingat, di Kabupaten Cirebo sudah menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sejak lama. Mulai ramainya hunian hotel itu, kata Enny, juga disebabkan karena Kabupaten Cirebon termasuk daerah wisata yang memungkinkan banyaknya masyarakat keluar masuk Kabupaten Cirebon. “Mungkin kalau awal awal pandemi banyak hotel sepi dan banyak yang tutup, kalau disewa pasti semua hotel mau,” ujar Enny.
Di tempat terpisah, Kabid Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Cirebon, Nana Mulyana membenarkan, dua pekan lalu pihaknya diminta untuk menyiapkan hingga tiga hotel untuk cadangan tempat isolasi pasien positif Covid-19 yang OTG. Setelah dilakukan penjajakan, kata Nana, rata-rata managemen tidak siap hotelnya dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri.
Menurut Nana, manajemen hotel khawatir hotelnya kedepan tidak laku jika dijadikan tempat isolasi mandiri pasien positif Covid-19. “Kata manajemen hotel, bukannya mereka tidak mau membantu pemerintah, tetapi jaminannya apa dari pemerintah. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hotel itu,” tegas Nana.
Sementara, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon, Ida Kartika menyampaikan, selaku lembaga yang menaungi perhotelan, sampai saat ini pihaknya belum ada pembicaraan dengan Pemkab Cirebon terkait hal itu. Ia juga mengaku belum mendapat surat edaran dari Pemkab Cirebon.
Kalaupun nanti ada pembicaraan, kata dia, selaku ketua PHRI Ida mengaku tidak bisa langsung mengambil keputusan sendiri. Tapi ia harus membicarakannya terlebih dahulu kepada semua managemen hotel. “Keputusan semuanya juga tergantung dari hotel-hotel itu sendiri, apakah mereka mau atau tidaknya,” kata Ida Kartika.
Begitupun ketika hotelnya dipilih sebagai salah satu tempat isolasi mandiri, Ida juga mengaku tidak dapat memutuskannya saat ini. Karena dirinya belum mengetahui konsekwensi dari penawaran yang diberikan Pemkab Cirebon. “Komitmennya apa kita belum tahu. Minimalnya ada konsekwensi yang diberikan kepada karyawan kami. Kemudian tata cara isolasi itu seperti apa, minimalnya ada gambaran atau sosialiasi dulu,” ucapnya.
Hal itu, berbeda dengan Kota Cirebon yang sudah ada komunikasi dengan PHRI. Sehingga, kabarnya sudah ada managemen hotel yang bersedia hotelnya dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri. “Sedangkan Kabupaten Cirebon belum ada komunikasi sama sekali. Kalau sudah ada komunikasi, pasti kami sudah tahu hotel mana yang bersedia dan mana yang tidak bersedia,” paparnya. (Islah)
