Wawali Usul Database Kependudukan Di-update Dua Tahun Sekali
KOTA CIREBON, SC- Wakil Wali Kota Cirebon, Hj Eti Herawati sangat meyakini jika sinergitas dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI hingga pemerintah pusat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon, terlebih di masa pandemi Covid-19.
Hal tersebut dikemukakan Eti di depan pimpinan dan anggota komisi IX DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Cirebon, di ruang Adipura, Rabu (7/10/2020).
Eti berharap topik yang dibicarakan hari ini dan menjadi unek-unek Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon bisa dijembatani oleh anggota DPR RI kepada pemerintah pusat.
“Dengan sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI dan pemerintah pusat, saya yakin tujuan utama dari pembangunan bisa tercipta yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Eti.
Dari sejumlah permasalahan yang diungkap Pemkot Cirebon di depan Komisi IX DPR RI, di antaranya data kependudukan yang dinilai masih kurang baik.
“Kalau bisa diinstruksikan dilakukan pendataan database kependudukan secara rutin. Misalnya dua tahun sekali,” ungkap Eti.
Tak hanya itu, pada kesempatan ini pun Eti mengungkapkan ketiadaan CPNS di BLK dan permalasahan kesehatan di Kota Cirebon selama wabah Corona.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI, H Ansory Siregar mengatakan, selama wabah Covid-19 ini, bahkan sampai terusnya hingga wabah ini menghilang, pelayanan di rumah sakit akan terus ditingkatkan.
“Di antaranya dengan melakukan pelayanan kesehatan secara berjenjang dimulai dari tingkat puskesmas,” kata Ansory.
BACA JUGA: Raperda Cagar Budaya Masuk Prolegda Tahun Depan
Menurut kader PKS itu, sebanyak 80 persen peran puskesmas akan sangat penting, sebab di masa sekarang masalah kesehatan bisa diselesaikan di tingkat pukesmas.
“Dengan sistem berjenjang ini, beban rumah sakit akan berkurang dan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan,” pungkasnya. (M Surya)
