“Hari ini saya akan membagikan satu juta sertifikat tanah pada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota. Hari ini satu juta. Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali,” kata Jokowi kepada masyarakat penerima secara virtual melalui tayangan saluran Sekretariat Presiden, Senin (9/11).
Jokowi menargetkan sebanyak 7 juta sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat di tahun 2020 ini. Jumlah tersebut menurun dari target semula, yaitu 10 juta sertifikat. Ia mengaku, target diturunkan mengingat adanya pandemi Covid-19.
“Saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Saya turunkan menjadi 7 juta dan saya yakin Insyaallah akan tercapai,” ujar Jokowi.
Jokowi menerangkan, dirinya sudah menyerahkan sebanyak 2,4 juta sertifikat tanah dalam waktu lima tahun. Jutaan lainnya diserahkan pejabat Badan Pertanahan Nasional.
“Dalam lima tahun ini total sertifikat yang sudah saya bagikan langsung ada 2,4 juta. Saya muter setiap ke daerah, entah 5 ribu, 7 ribu, 10 ribu, 12 ribu,” sebutnya.
Jokowi mengemukakan alasanya membagikan langsung sertifikat kepada masyarakat, karena masih melihat adanya konflik lahan di daerah-daerah.
“Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat kepada bapak ibu? Karena setiap saya ke desa, ke kampung, saya kan hampir setiap minggu ke desa, keluhan yang masuk ke saya adalah banyak tanah yang belum tersertifikat sehingga di lapangan banyak sengketa, konflik tanah,” ujarnya.
Menurutnya, saat mendengar masukan warga soal mengapa tidak urus sertifikat, dia mendapatkan kabar bahwa urus sertifikat tanah itu lama dan dipersulit. Jokowi mengakui pernah mengalaminya dulu.
BACA JUGA: IAIN Cirebon Dinyatakan Lulus Jadi UIN, Tinggal Tunggu Kepres
“Kenapa ini nggak diurus? Yang masuk ke telinga saya bilang urus sertifikat tanah susahnya minta ampun. Tapi nggak usah ngomong ke saya, saya ngalamin sendiri urus lama banget. Saya pernah ngalamin sendiri, jadi nggak usah diceritain pun saya sudah tahu,” ujar Jokowi.
Jokowi berpesan kepada masyarakat penerima untuk menyimpan dengan baik sertifikat tanah. Sertifikat tanah boleh saja diagunkan, tetapi harus dikalkulasi dan uang hasil pinjaman untuk keperluan usaha.
“Jangan dipakai beli mobil, sepeda motor, belikan anak-anak HP yang mahal-mahal, itu namanya konsumtif,” kata Jokowi.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Kabupaten Cirebon yang namanya masuk sebagai penerima berkumpul di ruang Nyimas Gandasari, Setda Cirebon untuk menyaksikan kegiatan pembagian sertifikat secara virtual oleh Presiden Jokowi.
Usai diserahkan oleh Jokowi secara simbolis kepada masyarakat yang hadir di Istana Negara, mereka pun menerima sertifikat tanah gratis itu yang penyerahannya dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H. Rahmat Sutrisno dan Kepala ATR/BPN Kabupaten Cirebon.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, unsur Forkominda dan sejumlah pejabat dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon. (Joni)