KABUPATEN CIREBON, SC- Penanggulangan Covid-19 di tahun 2021 ini masih menjadi perhatian pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Seluruh dinas di lingkungan Pemkab Cirebon masih harus melakukan refocusing anggaran sebesar 8 persen.
Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg menyebut, keputusan me-refocusing anggaran tersebut merupakan instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sekarang refocusing anggaran sesuai perintah dari atas (Kemendagri, red) adalah 8 persen,” kata Imron, Minggu (28/2/2021).
Dijelaskan Imron, refocusing anggaran berlaku untuk semua dinas di lingkungan Pemkab Cirebon, bahkan hingga ke level kecamatan dan kelurahan. Ia juga menyebut, prosentase angka refocusing sebesar 8 persen dimungkinkan masih bisa bertambah.
Pasalnya, kebutuhan untuk penanggulangan Covid-19 sangat bergantung pada kondisi pandemi itu sendiri. Jika kondisi pandemi masih belum menunjukkan penurunan signifikan, maka penanggulangan masih harus diutamakan.
“Kalau Covid-19 masih berlanjut ya ada kemungkinan naik. Karena kita ini menjalankan perintah dari atas (pemerintah pusat, red). Pokoknya 8 persen diutamakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19, itu sudah ada edaran dari Mendagri,” kata Imron.
Meski demikian, lanjut Imron, Pemkab Cirebon juga tetap akan fokus pada pembangunan sejumlah sektor yang terdampak Covid-19, di antaranya infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
“Yang terdampak Covid-19 inilah yang diutamakan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan juga,” papar Imron.
Disinggung soal anggaran untuk penanggulangan banjir yang masih kerap terjadi di Kabupaten Cirebon, Imron mengungkapkan, anggaran untuk hal itu memang ada. Namun, dirinya mengaku tidak tahu persis berapa nilainya. Lebih jauh, Imron menginginkan agar penanganan banjir di Kabupaten Cirebon harus diketahui terlebih dahulu penyebabnya.
“Kalau penanganan banjir ya harus diketahui dulu apa penyebabnya,” jelasnya.
Diakuinya, penanganan bencana yang sudah dilakukan Pemkab Cirebon memang masih belum memberikan solusi. Karena, penanganan yang dilakukan hanya untuk warga yang terdampak banjir saja seperti proses evakuasi dan pemberian bantuannya.
“Jadi masih belum memberi solusi, solusi dari berbagai pihak, baik pihak ketiga yang menangani permasalahan banjir. Misalnya pengerukan sungai dan penyodetan yang membutuhkan kajian dari pihak ketiga dan DPRD juga,” paparnya.
BACA JUGA: Bukan Lagi Skala Prioritas, Pemprov Dinilai Enggan Biayai Penyelesaian Pembangunan GOR Watubelah
Khusus untuk banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Waled baru-baru ini, ia sepakat solusi penanganannya ialah dengan melakukan normalisasi Sungai Ciberes dan membuat embung.
“Dengan BBWS kita sudah beberapa kali silaturahmi, cuma di (BBWS, red) sana kan masalahnya juga (keterbatasan, red) anggaran,” pungkasnya. (Islah)
