KOTA CIREBON, SC- Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitra Malik, SH menggelar reses masa persidangan I tahun 2021 di RW 6 Kebon Syarif dan RW 04 Panjunan, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Minggu (7/3/2021).
Di tengah pandemi covid-19 ini, Fitrah menyerap aspirasi warga di Dapil I (Kecamatan Lemahwungku-Kejaksan) menggunakan metode door to door.
Menurut Fitrah, selama masih pandemi Covid-19 reses anggota dewan tidak mengumpulkan massa di satu tempat. Hal ini dilakukan untuk mengikuti aturan Satgas Covid-19 yang melarang ada kerumunan.
Anggota Fraksi Gerindra itu, tak segan-segan menyapa dan tebar senyum kepada pemilihnya. Bahkan, Fitrah pun menanyakan kepada warga sudah dapat BPJS atau belum.
Dalam kesempatan itu, Fitrah menyerahkan kartu BPJS Kesehatan PBI kepada sebagian warga yang disambut dengan apresiasi.
Dalam reses tersebut, Fitrah malik didampingi Ketua RW 06 Kebon Syarif dan Ketua RW 04 Panjunan. Kepada Fitrah Malik, Ketua RW 06 Kebon Syarif, Haryono menyampaikan, sejumlah keluhan yang banyak dirasakan terkait modal usaha warga dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang banyak diterima masyarakat.
Hal lainnya, kata Haryono, soal perbaikan Bapermas dan rutilahu. Saat ini sudah ada tiga rumah yang disurvei di RT 01 dua rumah dan RT 02 satu rumah.
“Tapi kalau dilihat dari kondisi rumah harus ada swadaya masyarakat sebab dengan anggaran rutilahu Rp 17,5 juta masih kurang sehingga butuh swadaya masyarakat antara Rp5 juta hingga Rp10 juta,” kata Haryono.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Fitrah mengatakan, program KIP memang ada kelemahan di Pemkot Cirebon, karena KIP ini merupakan program pemerintah pusat.
“Jadi kami di DPRD terkadang tidak tahu prosesnya seperti apa, karena juklak dan juknisnya langsung dari pemerintah pusat,” kata Fitrah.
Termasuk, lanjut dia, yang menentukan penerima KIP ini juga dari pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan ini juga akan disampaikan nanti barangkali DPRD dapat mendorong program KIP ini bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” tambah Fitrah.
BACA JUGA: Heriyanto Terima Keluhan Warga Soal BPJS dan PDAM
Terkait penyerahan kartu BPJS Kesehatan PBI ke sebagian warga, menurut Fitrah, itu hanya simbolis yang sebagian besar warga sudah banyak diusulkan tetapi masih banyak kartu BPJS Kesehatan yang belum jadi.
Lanjutnya, Pemkot Cirebon melalui Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon sudah mendeklarasikan Kota Cirebon UHC 100 persen.
“Insyaallah untuk warga Kota Cirebon sudah tidak ada lagi warga yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan PBI,” tandas Fitrah. (Surya)
