KABUPATEN CIREBON, SC- Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon meradang. Pasalnya, seleksi pengisian jabatan dewan pengawas (Dewas), direktur teknik (Dirtek) dan direktur umum (Dirum) di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Jati, terkesan tertutup.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa mengatakan, meski tahapan seleksi sudah dimulai sejak beberapa minggu lalu, namun tidak ada sama sekali pemberitahuan ke dewan. Oleh karena itu, ia menyebut, seleksi tersebut terkesan tertutup dan sembunyi-sembunyi, sehingga membuat kecurigaan. Makanya, Komisi II sudah menjadwalkan rapat kerja dengan pihak-pihak terkait.
“Kita Komisi II mendengar soal pengisian jabatan ini, kita langsung usul ke pimpinan untuk diagendakan rapat kerja. Dan sudah dijadwalkan Senin besok (hari ini, red). Kita akan konfirmasi, Bagian Perekonomian dan PDAM kalau memang itu betul dilakukan tanpa ada pemberitahuan ke DPRD, pemerintah daerah kurang membangun kesinergian. Karena apa? Kalau kita Komisi II tahu tahapan seleksinya, kita akan rapat kinerja PDAM terlebih dahulu,” kata Mustofa kepada Suara Cirebon, Minggu (28/3/2021).
Pria yang akrab disapa Jimus itu menambahkan, Perumda Tirta Jati perlu dievaluasi kinerjanya. Karena dalam ranking BUMD se-Jawa Barat pada tahun lalu, Perumda ini berada di urut bawah.
“Karena di tahun 2020 dari 24 BUMD se-Jabar, PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon ada di urutan ketiga dari bawah. Kita sudah menyupport penyertaan modal, tetapi evaluasi kinerjanya masih seperti itu. Makanya kita nanti mau evaluasi kinerja dulu,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mempertanyakan, sebenarnya yang menjadi kebutuhan mendasar BUMD tersebut, sehingga terkesan sembunyi-sembunyi dalam melakukan seleksi sejumlah posisi penting. Selain itu, ia juga menduga adanya unsur titipan untuk meloloskan “orang tertentu” yang akan menempati posisi-posisi tersebut.
“Saya juga mendengar, kelihatannya cara sembunyi-sembunyi ini ada yang mungkin titipan, pesanan untuk menggolkan seseorang. Seperti yang habis sekarang di jabatan dewan pengawas kemudian dirtek dan dirum. Nah orang-orang yang di dirtek dan dirum ini kira-kira pengalamannya hanya di dewan pengawas ya tidak benarlah,” tegasnya.
Bahkan, pihaknya juga tidak tahu ini panitia seleksi (pansel)-nya dari mana. Ia kembali menyebut, pengisian dewas, dirtek, dirum secara sembunyi-sembunyi seperti ini, membuat kecurigaan pihaknya. Komisi II juga akan mengupayakan evaluasi ini terkait dengan penyertaan modal Pemkab di Perumda Tirta Jati.
Selain itu, lanjut Jimus, ada 300-an pekerja di Perumda Tirta Jati, mestinya di-asesment dulu. Supaya ada peningkatan dan kontribusi ke PAD.
“Malahan saya mendengar, PDAM ini melakukan kontrak kerja dengan pihak swasta. Nah kalau itu dilakukan, pertama jabatan dirut mau berakhir, mestinya jangan dilakukan dulu. Keuntungannya apa? Jangan sampai kerja sama dengan pihak swasta kemudian arahnya itu ada keuntungan dan bisa kontribusi ke PAD, ya dari konsumen juga bisa itu,” katanya.
Sebab, sambung dia, khawatirnya nanti justru konsumen mengeluh karena aliran air PDAM tidak ngocor, karena banyak dialirkan ke pihak swasta semua.
“Bahkan lebih bahaya, support air dasarnya itu masuk ke swasta, untuk masyarakatnya nanti tidak ada. Tapi ini kita perlu konfirmasi. Dan kalau tidak terbuka dalam tahapan seleksi ini, kami dari Komisi II akan mengevaluasi penyertaan modalnya,” tegas Jimus.
BACA JUGA: Komisi 2 DPRD Setuju Revitalisasi Pasar Losari Kidul
Selain itu, ia juga menyoroti soal kondisi kantor Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon yang sekarang tambah kumuh karena tidak terurus.
“Jangan-jangan ini nanti diisi dulu dirtek kemudian habis sebulan setengah lagi pjs atau diperpanjang arahnya, berarti tidak benar ini. Siapa pun orangnya kami ingin yang kapabel lah,” pungkasnya. (Joni)
