KABUPATEN CIREBON, SC- Kuwu Cibogo, Kecamatan Waled, Akhmad Khudori, menyayangkan 6 anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil VI) tidak mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) di kecamatan setempat.
Sementara, ungkap dia, anggaran pokir di kecamatan tetangga memiliki nilai yang cukup fantastis. Padahal Kecamatan Waled merupakan salah satu wilayah rawan bencana yang seharusnya diperhatikan perbaikan infrastruktur maupun perekonomian masyarakatnya.
“Kami bersama para kuwu di Kecamatan Waled baru saja membahas terkait rencana alokasi anggaran APBD Kabupaten Cirebon hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022,” katanya kepada Suara Cirebon kemarin.
Khudori menjelaskan, dalam waktu dekat musrenbang tersebut akan segera ditetapkan, akan tetapi para kuwu di Kecamatan Waled merasa kecewa. Pasalnya, pada plot anggaran yang bersumber dari pokir dewan di kecamatan setempat nol rupiah. Padahal kata dia, ada enam wakil rakyat yang terpilih dari dapil VI Kabupaten Cirebon yang meliputi Kecamatan Waled.
“Kami merasa dianaktirikan, padahal Kecamatan Waled merupakan salah satu wilayah yang memilih mereka, kita lihat tadi diplot anggaran Kecamatan Waled nol dari anggaran pokir dewan,” ungkapnya.
Kekecewaan tersebut, lanjut Khudori, didasari Kecamatan Waled yang menjadi salah satu daerah pemilihan mereka ini kerap dihantam banjir berkali-kali setiap musim hujan tiba dan terjadi setiap tahun. Sehingga, tentunya para anggota DPRD Kabupaten Cirebon sangat mengetahui akan hal tersebut.
“Kecamatan Waled sebagai wilayah bencana tentunya sangat mebutuhkan upaya perbaikan infrastruktur akibat bencana banjir dan pemulihan perekonomian masyarakatnya. Yang seharusnya mereka bekerja namun disibukkan mengamankan rumah mereka karena banjir,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya mewakili para kuwu yang ada di Kecamatan Waled sangat berharap, sebelum APBD tahun 2022 dari hasil musrenbang disahkan untuk ditinjau kembali agar ada perhatian anggaran pokir dewan untuk Kecamatan Waled.
“Hal serupa juga terjadi pada program rumah tidak layak huni (rutilahu). Kecamatan Waled juga nol program, baik program BSPS dari Kementrian PUPR maupun program rutilahu dari Pemprov Jabar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar,” paparnya.
BACA JUGA: Wakil Ketua FKKC Ajak Kuwu Sukseskan Vaksinasi
Sementara, menurut Khudori, melihat draf anggaran yang bersumber dari pokir dan program rutilahu di kecamatan tetangga yang juga termasuk dapil VI, angkanya sungguh sangat spektakuler. Sehingga, tentunya hal ini membawa kecemburuan sosial bagi desa-desa di Kecamatan Waled yang masih banyak membutuhkan perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam waktu dekat kami para kuwu di Kecamatan Waled akan melakukan audensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, kami akan mempertanyakan kenapa Kecamatan Waled Nol rupiah angaran yang bersumber dari pokir dewan,” tukasnya. (Baim)
