KOTA CIREBON, SC- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Cirebon, memastikan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatra Utara, ilegal. Sebab, KLB tersebut tidak sesuai dengan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Hal itu ditegaskan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, Mohamad Handarujati Kalamullah. Menurut Andru –sapaan akrab Handarujati– tidak ada KLB di Partai Demokrat. Sebab pemilik suara yang diatur AD/ART tidak menginginkan adanya KLB. Ia memastikan, di internal Partai Demokrat tidak ada persoalan apapun dan semua baik-baik saja.
“Aturan KLB itu jelas yang melaksanakannya DPP Partai Demokrat, yang hadir dalam proses KLB juga pemilik suara yang sah. Pemilik suara sah ini, bisa dibuktikan dengan SK di kepengurusan tingkat masing-masing,” kata Andru, Sabtu (7/3/2021).
Berita Terkait
Andru menyebut, dalam AD/ART Partai Demokrat, KLB dapat dilakukan sesuai permintaan majelis tinggi atau dua per tiga dari pengurus DPD dan setengah DPC yang ada se-Indonesia. Hal tersebut pun harus persetujuan Majelis Tinggi Partai.
“KLB yang sedang ramai itu, mereka mewakili siapa. Ini kongres bodong dan ilegal. Sekarang bagaimana mungkin kader partai yang sudah dipecat dapat melaksanakan KLB,” tegas Andru.
Andru memastikan, pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat, mulai DPD dan 27 DPC bahkan se-Indonesia sudah menandatangani dan menyatakan sikap, menolak KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan oleh mantan oknum partai.
“Maka saya sampaikan jika ada yang mengatasnamakan sebagai ketua DPC dan memberikan kuasa untuk menghadiri di sana, maka akan kita tuntut,” katanya.
Selain itu, Andru juga menyebutkan, sebagai pemilik suara yang sah, DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menghadiri KLB.
“Saya sudah mengintruksikan, apabila ada pengurus dan kader yang mengaku-mengaku saya sebagai pemilik suara sah hadir di KLB odong-odong, akan saya pecat, dan laporkan ke pihak berwajib,” pungkas Andru yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon.
Kecam Keras
Senada, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon, Heriyanto mengecam keras, atas penyelenggaraan KLB di Sumut tersebut. Menurutnya, para kader Demokrat di Kabupaten Cirebon meminta, agar KemenkumHAM tidak menyetujui hasil kongres tersebut.
“Adanya KLB di Sumut itu jelas ilegal. Karena di AD/ART Demokrat bisa saja melaksanakan KLB, tapi harus ada syarat yang dipenuhi,” kata Heriyanto, Jumat (5/3/2021).
Syarat pertama, lanjut dia, KLB bisa diselenggarakan apabila dihadiri 2/3 ketua DPD Demokrat se-Indonesia, setengah dari keseluruhan ketua DPC se-Indonesia, dan ada persetujuan dari Majlis Tinggi Partai Demokrat.
“Kalau tadi, KLB di Sumut kan tidak berdasar. Tidak memenuhi tiga syarat yang tadi,” katanya.
Sebab, menurut dia, yang hadir dalam KLB tersebut, rata-rata DPC yang sudah di-Plt sebelum KLB berlangsung. Dan hanya 30 DPC saja yang hadir. Kemudian, menurutnya juga, DPD yang hadir adalah para kader yang sudah dipecat dari Partai Demokrat.
“Jadi keabsahannya tidak ada. Jadi kami sangat mengecam KLB dan sangat menyayangkan kenapa di Sumut dipaksakan digelar KLB,” tegasnya.
Terlebih, dalam kegiatan tersebut juga, kata dia, pelaksanaannya pun tidak mematuhi protokol kesehatan. Apalagi, sekarang ini dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga, menurutnya, harus ada tindakan dari pihak berwenang karena telah mengumpulkan banyak orang dalam satu ruangan. Selain itu, kata dia, harusnya acara tersebut dibubarkan.
“Jadi kami tegaskan, kami sangat mengecam KLB. Sebab ini ilegal, bisa dicek daftar hadirnya apakah yang hadir di sana itu benar ketua DPC yang masih menjabat atau yang sudah di-Plt?” ucapnya.
BACA JUGA: Azis Masuk Bursa Calon Wagub Jabar
DPC Demokrat Kabupaten Cirebon juga meminta agar Kemenkum-HAM tidak mengesahkan hasil kongres tersebut.
“Kami mengingatkan ke Kemenkum-HAM. Kalau disahkan, berarti matilah demokrasi di partai,” katanya.
Penekanan ke Kemenkum-HAM itu, tambah dia, sebagai bentuk perlawanan dari para kader Partai Demokrat yang pro-AHY. Pihaknya berencana segera merapatkan dengan seluruh pengurus dan kader partai di daerahnya.
“Jadi kita enggak perlu turun ke jalan, karena kita semua sudah dewasa,” pungkasnya. (Surya/Joni)
