PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon optimistis bisa meraih penghargaan utama Anugrah Parhita Ekapraya (APE) tahun 2021 dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasalnya, pada tahun 2016 sampai tahun 2018, Pemkab Cirebon sudah mendapat penghargaan APE tingkat madya dari kementrian tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, Hj WahyuTjiptaningsih pada acara verifikasi lapangan dalam rangka pemberian penghargaan APE tingkat utama di ruang Paseban, Setda Kab Cirebon, Senin (5/4/2021).
“Sehinga tahun 2021 ini diharapkan mendapatkan penghargaan untuk tingkat utama,” ujar Ayu, sapaan Wahyu Tjiptaningsih.
Dijelaskan Ayu, Pengarusutamaan Gender atau biasa disebut PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia. Pelaksanaannya di Kabupaten Cirebon, tertuang dalam kebijakan antara lain Perbup Nomor 47 tahun 2018 tentang Pedoman PUG.
Menurut Ayu, selama ini Pemkab Cirebon sudah menindaklanjuti Perbup rencana aksi daerah tentang PUG.
“Kami sudah membentuk pokja PUG, vocal point, penyusunan rancangan responsif gender, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, serta sosialisasi PUG di tingkat OPD, kecamatan, desa maupun kelurahan,” papar Ayu.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Iyan Ediyana mengatakan, selama ini Pemkab Cirebon sudah melakukan kesetaraan gender. Bahkan secara tidak sadar semua dinas sudah melakukannya.
“Kami contohkan, misalkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mereka membuat taman bermain anak. Di situ harus masuk hak perempuan, laki-lakinya serta hak anaknya serta hak disabilitasnya,” kata Iyan.
Namun, diakui Iyan, selama ini banyak kalangan masyarakat maupun dinas belum paham terkait kesetaraan gender.
“Secara regulasi Perbup tentang Kesetaraan Gender sudah ada, juga dari sisi implemantasi di lapangan sudah dilakukan. Kalau untuk tingkat desa belum ada baru di tingkat Kabupaten Cirebon,” kata Iyan.
Di tempat yang sama, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Yuningsih mengatakan, pihaknya mendorong Pemkab Cirebon untuk kesetaraan gender di tingkat SKPD. Karena, saat ini dari 25 SKPD baru tiga SKPD yang dijabat oleh perempuan.
“Untuk eselon II baru tiga orang yang menjabat. Kita mendorong untuk bisa mengimbangi minimalnya kalau tidak 30 pesen ya bisa 20 persen. Makanya kalau 25 SKPD, minimalnya tujuh orang perempuan yang menjabat kepala dinas,” kata dia.
Yuningsih juga meyakini Kabupaten Cirebon layak mendapatkan penghargaan APE tahun 2021 tingkat utama. Karena semua PUG sudah terpenuhi dan sudah ada Perda tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. (Islah)
