KABUPATEN CIREBON, SC- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, H Junaedi mengaku sangat prihatin terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, indeks pendidikan di daerahnya sangat rendah karena berada pada peringkat ketiga dari bawah yakni di urutan ke-25 dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat.
“Konteksnya, kita memperingati Hardiknas yang baru diselenggarakan kemarin. Data BPS menyebutkan, ternyata indeks pendidikan kita (Kabupaten Cirebon, red), berada di urutan ke 25 skala tingkat provinsi. Artinya urutan ke 3 dari bawah, unggul dari Indramayu dan Subang. Ini perlu menjadi perhatian serius,” kata Junaedi, Selasa (4/5/2021).
Diakui Junaedi, secara angka ada tren kenaikan, hanya saja nilainya kecil sehingga kurang signifikan untuk mendongkrak indeks pendidikan yang berada di urutan tiga terbawah.
“Di tahun 2018 angkanya 56,01 kemudian di tahun 2019 diangka 56,37. Jadi cuma naik 0,36 point dalam tempo waktu satu tahun, ini ironi,” ujarnya.
Berita Terkait
Padahal, menurut dia, postur anggaran untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon menjadi salah satu yang terbesar. Meski jumlah besarannya tidak tahu persis, tetapi porsi belanja pegawainya juga lumayan besar, karena Disdik tertinggi.
“Tapi apakah anggaran total itu signifikan di luar belanja pegawainya. Sebenarnya, untuk menghitung indeks pendidikan itu mengalami perubahan sejak tahun 2014. Indeks pendidikan tidak dikenal angka melek huruf, itu sudah dibuang. Hanya rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah,” katanya.
Ia mengingatkan, dengan posisi indeks pendidikan berada di urutan ke-25, semua komponen harus terpacu dan berbenah, bahwa kondisi pendidikan di daerahnya jauh dari harapan.
“Bahkan Bapak Bupati sendiri, sudah menyinggungnya dalam sebuah acara, bahwa rata-rata usia sekolah kita baru di angka 7, sekian. Artinya kelas dua SMP saja belum tamat,” katanya.
Angka itu, kata dia, diperoleh dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang dihitung berapa rata-rata lama sekolah mereka. Dan ternyata hasilnya cuma 7 tahun. Dan angka harapan sekolahnya juga sama.
“Intinya dari dua komponen itu, yang mempengaruhi indeks pendidikan kita. Makanya saya mengajak semua komponen untuk secara serius membenahinya. Saya meyakini, majunya suatu bangsa ada kontribusi penting dari kualitas SDM,” ujar pria yang juga menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon ini.
Juanedi menyebut, saat ini dimana akan ada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus menjadi momentum penting. Karena pijakan pembangunan itu, salah satu dasarnya harus berdasarkan dokumen RPJMD.
“Mumpung mau ada perubahan, jadikan isu pendidikan ini sebagai isu mainstream,” katanya.
Dan kebetulan, sambung dia, pendidikan ini menjadi salah satu unsur dari visi-misinya bupati terpilih. Ketika itu disepakati, program kegiatannya yang menukik pada upaya untuk meningkatkan indeks pendidikan.
“Jadi jangan hanya isu infrastuktur dan sarana prasarana saja yang diunggulkan. Tetapi harus balance antara program pembangunan fisik, dengan kualitas pendidikannya,” ujarnya.
BACA JUGA: Disdik Jabar Canangkan Program Rantang Siswa
Diakui Junaedi hal itu memang tidak gampang dilakukan. Tapi ia menyebut harus tetap diupayakan dengan sungguh-sungguh.
“Karena kalau harus dikorbankan ya bahaya juga. Kita ingin menjadikan warga Kabupaten Cirebon terhormat,” pungkasnya. (Joni)
