KABUPATEN CIREBON, SC- Bupati Cirebon, H Imron MAg, menegaskan, mutasi, rotasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak ada intervensi dari siapapun. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 13 pejabat tinggi pratama yang dilaksanakan di ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, pada Jumat (21/5/2021) sore, murni merupakan penyegaran dari hasil asesmen.
Menurut Imron, pelantikan tersebut merupakan hasil asesmen yang dilakukan beberapa waktu lalu.
“Tidak ada (intervensi dari manapun, red). Setelah tes dan tersisa tiga besar, saya memilih satu. (Pejabat, red) ini cocoknya kemana, ini cocoknya kemana. Dan mutasi itu kan hal yang biasa,” kata Imron, usai memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 13 pejabat tersebut.
BACA JUGA: Jangan Asal, Mutasi di Kabupaten Jangan Sampai Salah Tempatkan ASN
Disinggung adanya ketidaksesuaian latar belakang pejabat yang dilantik dengan dinas yang dipimpin, Imron mengungkapkan, tugas Kepala Dinas bukan hanya sekedar teknis. Lebih dari itu, ia membutuhkan pejabat yang bisa membuat perencanaan dengan manajerial yang baik untuk tercapainya sebuah program. Dan kemampuan tersebut ada pada pejabat eselon II.
“Kalau pejabat eselon II itu bisa membuat perencanaan dan memenej agar program tercapai. Jadi kalau eselon II seratus persennya lebih ke otak yang jalan. Nah kalau eselon III baru yang teknis,” ujar Imron.
Sementara terkait kekosongan jabatan pada tiga dinas, seperti DPKPP, Dinas Pertanian dan Inspektorat, Imron menyebut, pengisian jabatan tersebut harus melibatkan pihak Kemendagri dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
BACA JUGA: Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon Urutan ke-25 dari 27
“Kalau kekosongan jabatan eselon II lainnya seperti Inspektorat itu kan panselnya harus ada perwakilan dari Kemendagri dan Pemprov Jabar. Kalau inspektorat itu sama dengan Disdukcapil, tim seleksinya harus ada dari Kemendagri dan Provinsi,” kata Imron.
Menurut Imron, pengajuan pengisian jabatan kepala di Inspektorat sempat dicoret oleh Kemendagri karena penilaian uji kompetensinya tidak melibatkan pihak Kemendagri dan Pemprov Jabar.
“Kemarin panitia seleksinya pure pihak ketiga. Awalnya sudah ada yang siap ngisi, tapi dicoret,” paparnya. (Islah)
Berikut Nama-nama Pejabat Tinggi Pratama yang Dimutasi dan Rotasi:
1. Dadang Suhendra
(Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Disperdagin)
2. Hartono
(Kepala Disbudparpora menjadi Kepala Disnakertrans)
3. Erry Ahmad Husaeri
(Kepala Disnakertrans menjadi Assisten Perkonomian dan Pembangunan)
4. Hilmy Rifai
(Asisten Pemerintahan dan Kesra menjadi Kepala BKPSDM)
5. Iis Krisnandar
(Kepala BKPSDM menjadi Kepala Dinas Sosial)
6. Imam Ustadi
(Kepala DPMD menjadi Kepala Dinas Perhubungan)
7. Deni Supdiana
(Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Pendidikan)
8. Asdullah Anwar
(Kepala Dinas Pendidikan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra)
9. Hendra Nirmala
(Kepala Bappelitbangda menjadi Kepala Disarpus)
10. Suhartono
(Kepala Disarpus menjadi Kepala Bappelitbangda)
11. Deni Agustin
(Kepala Disperdagin menjadi Kepala Bappenda)
12. Avip Suherdian
(Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kepala Disbudparpora)
13. Erus Rusmana
(Kepala Bappenda menjadi Kepala DPMD)
