SUMBER, SC- Penggunaan Rumah Susun Sewa Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (Rusunawa UGJ) di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, sebagai tempat isolasi mandiri terpusat warga positif Covid-19 tinggal menunggu perjanjian kerja sama antara Pemkab Cirebon dengan Yayasan UGJ.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Enny Suhaeni, mengatakan, nota kesepahaman (MoU) sudah dikirim ke pihak Yayasan UGJ.
Menurut Enny, setelah isi MoU dicek oleh pihak yayasan dan kemungkinan adanya penambahan poin-poin dalam MoU tersebut, akan segera dilakukan penandatanganan dan Rusunawa bisa segera dibuka secepatnya.
Sedianya, kata Enny, Rusunawa tersebut sudah bisa digunakan untuk tempat isolasi pada Senin kemarin.
“Awalnya (akan dibuka, red) Senin kemarin, tapi gagal. Nanti setelah ada penambahan di MoU segera dibuka,” kata Enny seraya menambahkan, nakes yang akan bertugas di Rusunawa tersebut telah siap dari hasil rekrutmen yang dilakukan, belum lama ini.
Diberitakan sebelumnya, warga Desa Sampiran akhirnya setuju Rusunawa UGJ yang ada di daerah mereka akan dijadikan tempat isolasi mandiri pasien positif Covid-19 tanpa gejala atau bergejala ringan.
Hal itu terjadi usai Satgas penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan Talun, Puskesmas Talun, Dinkes, Satpol PP dan Polsek Talun menggelar sosialisasi di Balai Desa Sampiran terkait rencana dan skema operasional tempat isolasi Rusunawa UGJ di desa tersebut, Selasa (27/7/2021).
Tempat isolasi terpadu Rusunawa UGJ tersebut ditargetkan akan dibuka pada awal Agustus mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, tampak hadir sejumlah perwakilan masyarakat dari mulai tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan warga baik dari komplek perumahan maupun warga asli dari Desa Sampiran.
Salah seorang warga komplek perumahan yang lokasinya dekat dengan tempat isolasi Rusunawa UGJ, Anggi mengatakan, dari hasil polling yang dilakukan di lingkungannya, sebanyak 85 persen warganya menolak. Ia menyebut, penolakan tersebut bukan tanpa alasan.
Ia menjelaskan, warga khawatir dengan persoalan lingkungan, limbah dan banyaknya masyarakat yang memiliki komorbid. Selain itu, kata dia, warga yang divaksin juga baru sebagian kecil saja.
“Yang pertama warga kami khawatir persoalan lingkungan, kedua limbah. Kemudian banyak warga yang memiliki komorbid dan baru sebagian kecil warga yang divaksin sehingga dikhawatirkan berdampak,” ujarnya.
Pascasosialisasi tersebut, ia akan menyampaikan hasil dari sosialisasi kepada warga di perumahannya. Karena menurut dia, dari paparan Satgas, SK penetapan tersebut sudah diteken oleh Bupati Cirebon sehingga warga tentu tidak bisa menolak. Terlebih tempat tersebut untuk kepentingan umum.
“Tadi kita minta SK penetapan tempatnya agar bisa disosialisasikan ke warga, saya tadi hanya menyampaikan aspirasi dari warga. Sekarang mungkin yang penting warga kita dapat prioritas agar tidak khawatir dengan keberadaan lokasi isolasi tersebut, termasuk pemberian vaksinasi untuk warga kami agar diperbanyak,” kata dia.
BACA JUGA: Upaya Nyata Grup Mantan Covid-19, Bantu Cari Plasma Konvalesen untuk Pasien Covid-19
Terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Mochamad Syafruddin menjelaskan, setelah diberikan paparan dari mulai pengelolaan limbah dan skema operasional tempat isolasi tersebut, warga yang hadir setuju dan mendukung tempat tersebut jadi lokasi isoman.
“Inikan untuk kepentingan bersama, kondisi sekarang tempat ini sangat dibutuhkan seiring dengan trend kasus yang naik,” ungkapnya. (Islah
