CIREBON, SC- Bidang Kepegawaian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan koordinasi sidang Peningkatan Angka Kredit (PAK) dan pemrosesan kenaikan pangkat PNS bertempat di Hotel Grand Tryas Cirebon, Jumat (18/9/2021).
Wakil Rektor II IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Kartimi MPd menjelaskan, kegiatan ini penting untuk para tenaga dan kependidikan. Pasalnya, kata dia, hal ini merupakan salah satu upaya bidang kepegawaian kampus setempat untuk meningkatkan jenjang karir pendidikan maupun kependidikan.
“Hal ini sangat diperlukan untuk tenaga pendidik dan kependidikan, terutama dalam hal peningkatan karir. Karena dalam peningkatan karir itu ada beberapa persyaratan,” jelasnya.
Misalnya, lanjut Kartimi, untuk kenaikan pangkat maupun golongan para dosen. Ketika dosen mendapat kesempatan peningkatan karir, seperti menempati posisi sekretaris jurusan maupun ketua jurusan harus disesuaikan dengan pangkat dan golongannya.
“Sedangkan untuk dosen PNS, ketika akan menjadi pembimbing skripsi maupun komprehensif itu juga ada persyaratan yang terkait pangkat dan golongannya,” papar Kartimi.
BACA JUGA: Persiapan Transformasi Menjadi UISSI, Komisi VIII DPR RI Kunjungi IAIN Cirebon
Selain itu, kata dia, hal ini juga untuk peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik dan kependidikan. Seperti, terkait tunjangan kinerja (tukin). Sehingga, mereka yang memiliki golongan dan pangkat yang lebih tinggi akan meningkatkan kesejahteraan yang bersangkutan.
“PAK ini ada beberapa persyaratan dan itu sudah ada di dalam pedomannya. Ini biasanya untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah waktunya naik pangkat, maka bagian kepegawaian akan memberikan informasi kepada yang bersangkutan bahwa sudah waktunya naik pangkat dan persyaratannya pun akan diinformasikan,” terangnya.
Kartimi berharap, dengan diadakannya sosialisasi sidang PAK ini, tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat termotivasi untuk mengurus kenaikan golongan dan pangkatnya. Karena memang banyak yang madek dalam mengurus hal tersebut.
“Misalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang harusnya mengurus kenaikan pangkat di tahun 2015, tapi sampai sekarang belum mengurus. Memang hal itu ada beberapa kendala yang dihadapi. Karena, mungkin yang bersangkutan belum siap untuk mengurusnya,” tandasnya. (Arif)
