CIREBON, SC- Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) berupa Sistem Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi dalam Perencanaan dan Penganggaran (Simnangkis-Simiskinrangga) masuk ke dalam 45 finalis top inovasi dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) tahun 2021.
Bupati Cirebon, H. Imron MAg, mengatakan, masuknya inovasi Bappelitbangda dalam 45 finalis itu merupakan motivasi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya agar bisa menghadirkan inovasi baru untuk masyarakat.
Karena itu, Imron menargetkan pada tahun selanjutnya harus ada lima inovasi dari SKPD lainnya di Kabupaten Cirebon yang lolos ke dalam ajang bergengsi tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut.
“Tahun depan minimal lima SKPD, yang semuanya itu menyangkut pelayanan kepada masyarakat, seperti Dinas Sosial, Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Bappelitbangda, dan Disdukcapil,” ujar Imron di Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini Kota Cirebon, Kamis (7/10/2021).
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono S Sos. menyampaikan, inovasi Simnangkis-Simiskinrangga tersebut merupakan sebuah aplikasi untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
Nantinya, kata dia, setiap dinas yang bertanggung jawab terhadap upaya pengentasan kemiskinan harus menggunakan data dalam aplikasi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan.
“Contohnya, perbaikan rutilahu yang akan dilakukan oleh DPKPP atau DPMD, nantinya harus berbasiskan data dari Simiskinrangga,” kata dia.
BACA JUGA: Yuningsih Tak Yakin Warga Miskin di Kabupaten Cirebon Tembus 71 persen
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum yang hadir secara virtual memaparkan, pada tahap input proposal, ada 352 inovasi. Jumlah tersebut, 78 berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 274 dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
Menurutnya, 45 finalis yang masuk ke dalam tahap ini harus mengikuti presentasi dan wawancara oleh tim akademis dari beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat. Sehingga dari proses tersebut, nantinya bakal menghasilkan 10 terbaik.
Uu menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong seluruh SKPD melahirkan inovasi terbaiknya untuk masyarakat. Sehingga, dengan munculnya inovator baru tersebut, menjadi bukti adanya kemajuan di daerahnya.
“Kalau tidak melakukan inovasi, dikhawatirkan fungsi pemerintah akan diganti oleh swasta. Contoh, dahulu cuma pos yang bisa mengirim paket, tetapi sekarang swasta juga banyak yang berinovasi,” ungkapnya. (Islah)
