KABUPATEN CIREBON, SC- Karut marut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Cirebon, tidak hanya terkait masuknya ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Cirebon pada data warga miskin tersebut, namun juga menyeret lima nama anggota DPRD setempat. Hal itu membuat anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang namanya masuk dalam DTKS tersebut merasa geram.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina, mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapat klarifikasi dari Dinas Sosial (Dinsos) terkait nama-nama anggota dewan yang disebut-sebut masuk DTKS.
Siska mengaku belum konfirmasi langsung ke Dinsos dalam beberapa hari terakhir ini. Hal itu sengaja ia lakukan karena ingin bertemu langsung dengan pihak Dinsos untuk memastikan nama-nama anggota dewan yang tercatat masuk DTKS.
“Itu maksudnya agar jangan hanya isu, ayo kita ketemu siapa saja namanya. Saya yakin tidak ada yang menerima bansos, kalaupun ada saya yakin pasti dikembalikan,” ujar Siska, Rabu (24/11/2021).
Ia mengaku merasa perlu duduk bareng bersama Dinsos tersebut, karena kabar yang beredar justru menyeret nama dirinya bersama empat anggota DPRD lainnya yang tidak ia sebutkan namanya.
“Yang pasti ada (nama, red) saya, cuma saya belum lihat apakah NIK-nya beda atau tidak. Bisa saja hanya namanya yang sama,” kata dia.
Saat namanya disebut masuk DTKS, ia pun langsung menemui Puskesos untuk mengecek kebenaran kabar tersebut. Namun setelah dicek melalui Puskesos setempat, ia tidak mendapati nama dirinya tercantum dalam DTKS.
“Saya tanya ke Puskesos dan dicek tidak ada nama saya, tapi slentingan dari Dinsos ada. Makanya saya lagi cari nih, apa hanya isu atau bukan,” terangnya.
Karena itu, ia pun terus mendesak Dinsos agar segera melakukan pemanggilan anggota dewan dimaksud sesuai NIK untuk diklarifikasi. Pasalnya, Siska meyakini lima nama anggota dewan yang dimaksud, hanya terdata masuk DTKS saja dan tidak menerima Bansos. Kalaupun ada yang memberikan Bansos, ia menegaskan, Bansos tersebut pasti ditolak.
“Saya yakin, kalaupun ada yang datang ke rumah memberikan bantuan kepada anggota dewan pasti ditolak, malu lah. Jadi ya hanya terdata saja. Karena yang masuk DTKS kan belum tentu menerima bantuan,” paparnya.
BACA JUGA: Data Ribuan ASN Kabupaten Cirebon yang Masuk DTKS Belum Dilaporkan
Sejauh ini, imbuh Siska, dirinya juga tidak tahu yang bisa menginput nama untuk diajukan masuk DTKS itu hanya Puskesos desa setempat atau Puskesos desa lainnya. Karena, Puskesos di desanya tidak merasa menginput nama dirinya masuk DTKS. Begitupun sebaliknya, ia tidak pernah memberikan data ke Puskesos setempat apalagi Puskesos desa lain.
“Saya juga tidak mengerti soal input data pada program sapa warga seperti apa. Tapi saya sedang meminta (data, red) ke Pak Kabid,” ungkapnya. (Islah)
