KABUPATEN CIREBON, SC- Pendidikan di Kabupaten Cirebon perlu ditekan agar bisa meningkat kualitasnya. Pasalnya, mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon tertinggal dari daerah lain. Hal itu dikemukakan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kabupaten Cirebon, Dedi Supriyadi, saat beraudiensi dengan pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (12/1/2022).
“Menjelang PPDB (penerimaan peserta didik baru), kami sekolah swasta seringkali tidak kebagian murid. Untuk mendapatkan siswa satu kelas saja seringnya keteteran,” kata Dedi Supriyadi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi IV.
Pria yang menjabat Kepala SMP PUI Palimanan itu menjelaskan, sekolah swasta di setiap tahun ajaran baru selalu mengandalkan muntahan dari SMP Negeri. Meski begitu, mereka tetap saja selalu keteteran.
BACA JUGA: 15 persen Bangunan Sekolah di Kabupaten Cirebon sangat Mengkhawatirkan
Diakui Dedi, dari segi aturan, penerimaan siswa baru di sekolah negeri, sesuai dengan jumlah kelas yang dimiliki. Namun pada praktiknya, sejumlah sekolah negeri kerap kali melanggar.
“Ketika pendaftaran membludak selalu ada pengajuan penambahan rombongan belajar (rombel) atau kelas. Hal ini tentu berimbas pada sekolah swasta. Tadinya berharap adanya muntahan, tapi lagi-lagi tidak terserap. Karena dilakukan penambahan rombel itu,” bebernya.
Ke depan, pihaknya mengharapkan agar semua konsekuen dengan aturan dan tidak lagi memberlakukan adanya penambahan jumlah rombel.
BACA JUGA: Sebanyak 300 Murid SDN 2 Setu Kulon Kabupaten Cirebon Ikuti Vaksinasi Covid-19
“Sesuai pengajuan awal saja, berdasarkan ketersediaan jumlah kelas di sekolah masing-masing,” ujar Dedi.
Ia pun menegaskan, sekolah swasta pun mempunyai komitmen yang sama. Yakni mencerdaskan anak bangsa.
“Harusnya ini bisa diperhatikan. Terlebih sekolah swasta yang memang masih kecil,” tuturnya.
Karena di sekolah swasta, masih terdapat guru yang kesejahteraanya hanya mengandalkan dari jumlah murid yang ada.
“Kasihan kalau hanya dapat satu rombel. Sementara, kebanyakan gurunya masih honor,” katanya.
BACA JUGA: Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Hanifah Akui Sarpras Dinas Damkar Minim
Masih kata Dedi, besar harapannya, agar ke depan semua sekolah kebagian murid. Sehingga tidak lagi terjadi persoalan serupa di kemudian hari. Selain itu, ia juga mengadu terkait insentif guru honorer di SMP swasta.
“Pernah sekali kami diberiknan bantuan, besarnya Rp100 ribu sebulan. Diberikannya di akhir tahun. Tapi setelah itu, tidak ada kabar lagi,” keluhnya.
Soal insentif guru swasta, Dedi mengaku sudah mengajukan sejak 2019 lalu.
Ia pun menyatakan jumlah SMP swasta se-Kabupaten Cirebon totalnya sebanyak 128 sekolah. Siswanya kurang lebih sebanyak 24.270 dengan jumlah total guru sebanyak 1.773.
BACA JUGA: Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ismiyatul Fatihiyah Yusuf: Penyandang Disabilitas Kerap Terlupakan
Dia meminta, agar kesejahteraan untuk guru honorer di SMP swasta tidak dihentikan, bahkan kalau bisa ditambah nilainya. Termasuk bantuan rehab bangunan fisik pun cukup sulit diperoleh SMP swasta.
“Kalau bisa, dinaikan,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang SMP Disdik Kabupaten Cirebon, H Amin menjelaskan, terkait PPDB regulasinya dari kementerian, isinya pun sudah detail dan sangat teknis.
“Biasanya sebelum pelaksanaan PPDB ada surat edaran (SE) yang diberikan kepada sekolah-sekolah. Isinya, berkaitan dengan kuota pengajuan rombel. Kalau hanya ada 6 ruangan, ya tidak boleh menerima siswa 7 ruangan,” kata Amin.
BACA JUGA: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Targetkan Vaksinasi Covid-19 Anak Selesai 17 Januari
Kalau terkait insentif guru honorer, memang di tahun ini sudah bisa dicairkan dan dikemas melalui bantuan operasional sekolah daerah (BOSDa).
“Nilainya bervariatif, masa kerja 1-5 tahun bantuan yang diberikan per bulannya sebesar Rp175 ribu. Kemudian, 5-10 tahun Rp200 ribu dan di atas 10 tahun masa pengabdian mendapatkan Rp250 ribu per bulannya,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD, Aan Setyawan menyatakan, pendidikan merupakan hak setiap manusia. Makanya, ia meminta agar mutu pendidikan bisa ditingkatkan. Karena, ketika kualitas
“Saya kira lebih banyak siswa SD yang akan lulus dibandingkan dengan sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Cirebon. Jadi pihak sekolah swasta tidak perlu was-was. Tingkatkan saja kualitasnya dan saya jamin, tidak ada penambahan rombel,” katanya. (Sarrah/job)
