KABUPATEN CIREBON, SC– Pemerintah Kabupaten Cirebon diminta segera menyelesaikan antrean masalah mulai persoalan ekonomi, sampah hingga banjir.
Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang membahas Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Cirebon tahun dan Penambahan Garapan Pansus Raperda, Rabu pekan lalu.
DPRD pun mendorong Pemkab Cirebon memikirkan kondisi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dan warga usia produktif yang membutuhkan pekerjaan, termasuk menggerakkan UMKM dan pekerja-pekerja sektor informal.
Berita Terkait
BACA JUGA: Harga Daging Sapi Tinggi, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Minta Pemerintah Segera Atasi
“Pemda harus memikirkan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat berputar lebih cepat lagi,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, dalam rapat tersebut.
Menurut Teguh, ada beberapa program prioritas yang dapat menjadi legacy (warisan) bagi Pemkab Cirebon, mulai dari peningkatan standar pelayanan publik khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan. Kemudian, lanjut Teguh, percepatan pembangunan infrastruktur, baik jalan manusia maupun jalan air maupun sistem persampahan.
Teguh mengingatkan agar pembangunan di Kabupaten Cirebon berbasis kawasan, khususnya kawasan industri, kawasan pariwisata dan konsep ibu kota Sumber.
BACA JUGA: Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon: Pengembang Wajib Bangun Fasum
“Harapannya melalui pembangunn berbasis kawasan, pertumbuhan ekonomi signifikan yang berdampak pada peningkatan PAD. Pertanyaannya, program strategis apa yang akan didorong pemda dalam sisa waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?” ujarnya.
Terkait hal tersebut, menurut Teguh, DPRD mendorong sejumlah pembangunan melalui pokir DPRD. Salah satunya pokir mengenai pengelolaan persampahan. Pihaknya menilai infrastruktur pendukung penyelesaian persamapahan harus dipenuhi, karena dengan jumlah infrastuktur yang dimiliki saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan.
“Kita butuh 2 TPAS dengan kapasitas timbunan selama 20 tahun. Dibutuhkan 424 TPST. Dibutuhkan 80 unit mobil pengangkut sampah untuk masing-masing kecamatan sebanyak 2 unit pengangkut sampah. Dibutuhkan 2.740 unit grobak sampah untuk menangani 2.740 RW. Artinya setiap RW dibutuhkna 1.000 kontainer sampah,” terangnya.
BACA JUGA: Pemkab Cirebon Belum Anggarkan Dana Cadangan Pemilu
Kemudian untuk menyelesaikan persoalan banjir, lanjut Teguh, harus dilakukan pengelolaan banjir dengan baik. Menurutnya, 13 kecamatan di Kabupaten Cirebon menjadi daerah langganan banjir musiman.
“Salah satu target yang harus dipikirkan Pemda mengupayakan 2024 Kabupaten Cirebon bebas banjir. Persoalannya banyak dari daerah aliran sungai yang menyempit karena sedimentasi yang tidak pernah di normalisasi. Hampir sebagian besar sungai di Kabupaten Cirebon butuh dinormalisasi,” ujarnya.
Menurut Teguh, DPRD memahami keterbatasan ruang piskal Pemkab Cirebon. Karenanya, pihaknya mendorong Pemkab melakukan sejumlah inovasi.
BACA JUGA: Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, H Tanung Hidayat Serap Aspirasidi Desa Losari Kidul
“Kami mendorong program low budget agar tidak berbiaya besar tapi berdampak signifikan. Tidak hanya mengandalkan kemampuan pemda, perlu ada sinergitas dari pemerintah pusat melalui BBWS dan Pemprov,” pungkasnya. (Sarrah/job)
